Hukum dan Kriminal . 20/11/2026, 16:21 WIB

Legislator PDI-P Sebut Pelaksanaan UU Perampasan Aset Butuh Aparat Jujur

Penulis : Esnoe Faqih Wardhana  |  Editor : Esnoe Faqih Wardhana

fin.co.id - Kelengkapan aturan tidak menjamin keberhasilan pelaksanaan UU Perampasan Aset apabila tidak didukung aparat yang jujur dan berintegritas. Selain kualitas penegak hukum, keberadaan badan pengawas independen di luar struktur internal juga menjadi perhatian untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menilai kedua aspek tersebut harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan regulasi perampasan aset. Menurutnya, pengawasan tidak boleh bergantung pada unsur internal, sehingga diperlukan lembaga independen yang memiliki kewenangan memadai.

Ia menjelaskan, badan pengawas yang disiapkan dalam regulasi perampasan aset memiliki konsep berbeda dengan Dewan Pengawas KPK. Jika Dewan Pengawas KPK masih memiliki unsur orang dalam, badan pengawas perampasan aset harus berada di luar sistem internal.

"Maka di dalam undang-undang perampasan aset, sudah disiapkan badan pengawas yang independen, tidak (berbentuk) Dewan Pengawas. Kalau di KPK kan (sifatnya) dewan, dan itu masih ada unsur-unsur orang dalam, kalau badan (pengawas perampasan aset) ini kan harus berada di luarnya. Harapan lain kita letakkan pada adanya ancaman hukuman mati. Itu kita mengharapkan pada para pelaku bisa ada unsur-unsur efek jera ya," ujar Wayan, dikutip Jumat, 20 November 2026.

Rekrutmen dan Pengawasan Harus Jamin Independensi

Sudirta menekankan, bahwa independensi badan pengawas harus didukung proses perekrutan anggota yang transparan dan akuntabel. Lembaga tersebut juga perlu memiliki kewenangan yang memadai serta menjalankan pengawasan secara ketat dan berkelanjutan.

Menurutnya, pengawasan dari luar struktur internal diperlukan agar kontrol terhadap potensi kesewenang-wenangan berlangsung objektif. Dengan demikian, penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisasi melalui mekanisme pengawasan yang tidak terikat unsur internal.

Perhatian terhadap kualitas aparatur dan sistem pengawasan ini mengemuka saat RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya memasuki tahap pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI.

Aparat Jujur Jadi Penentu Keberhasilan UU Perampasan Aset

Selain membenahi sistem pengawasan, Sudirta mengingatkan bahwa keberhasilan undang-undang perampasan aset tidak cukup hanya mengandalkan kelengkapan norma hukum. Kesiapan aparat penegak hukum dan budaya masyarakat juga menentukan tercapainya tujuan regulasi tersebut.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini berpandangan, perdebatan mengenai kelengkapan payung hukum perampasan aset kini telah terjawab. Fokus berikutnya perlu diarahkan pada kualitas sumber daya manusia penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

Ia menilai aturan yang lengkap dan memadai tidak akan memberikan hasil optimal apabila aparat pelaksananya tidak siap. Sebaliknya, aparatur yang memiliki integritas tinggi mampu mendorong hasil lebih maksimal meskipun sebuah aturan mempunyai keterbatasan.

"Sebuah undang-undang akan mencapai tujuannya, bila selain undang-undang itu sudah lengkap, memadai, cukup, tapi dibutuhkan aparat yang baik, yang siap, yang jujur, itu sudah dua ya, undang-undang, aparat yang baik, yang jujur, dan yang ketiga budaya masyarakat. Jadi undang-undang yang bagus enggak berarti apa-apa kalau aparatnya tidak siap," kata I Wayan Sudirta.

           

Network:
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNpos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

Email:fajarindonesianetwork@gmail.com