Politik . 20/11/2026, 20:02 WIB

MenPANRB: Perampasan Aset Harus Efektif, Adil, dan Tetap Lindungi HAM

Penulis : Mihardi  |  Editor : Mihardi

fin.co.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menilai pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum terkait pengembalian aset hasil tindak pidana. Pelaksanaannya juga diharapkan tetap mengedepankan prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM).

“Penegakan hukum dan pemulihan aset negara merupakan rangkaian upaya hukum yang menjadi tanggung jawab negara yang diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif, adil, dan proporsional demi memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 20 November 2026.

Pandangan akhir Presiden mengenai RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disampaikan Rini dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (19/11).

Ia menegaskan, sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban memastikan seluruh proses penegakan hukum berlangsung secara efektif dan berkeadilan tanpa mengabaikan perlindungan HAM.

Menurut Rini, pengembalian aset milik negara maupun korban yang berasal dari tindak pidana menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan kepastian hukum sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rini juga mengungkapkan bahwa ketentuan mengenai perampasan aset selama ini masih diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berbeda. Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan hukum masyarakat maupun mengikuti perkembangan berbagai modus kejahatan.

Dalam penerapannya, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan. Di antaranya prosedur perampasan aset yang masih bergantung pada putusan pidana, belum maksimalnya upaya pelacakan dan pengamanan aset hasil kejahatan, serta belum adanya mekanisme yang memadai untuk merampas aset tanpa putusan pidana dalam situasi tertentu.

“RUU tentang Perampasan Aset ini dibentuk agar penegakan hukum terhadap aset hasil kejahatan dapat dilaksanakan secara komprehensif, efektif, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, Rini menjelaskan bahwa rancangan regulasi tersebut mencakup sejumlah ketentuan utama. Beberapa di antaranya mengatur kategori tindak pidana yang memungkinkan aset dirampas serta jenis harta kekayaan yang masuk dalam objek perampasan.

RUU tersebut juga mengatur dua jalur pelaksanaan perampasan aset, yakni melalui putusan pengadilan dalam perkara pidana maupun tanpa putusan pidana untuk keadaan tertentu.

Tidak hanya itu, regulasi tersebut turut memuat ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan aset melalui badan yang dibentuk Presiden. Pengawasan terhadap proses perampasan maupun pengelolaan aset akan dilakukan secara berkala dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas.

Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi serta ketentuan pendanaan untuk pelaksanaan perampasan aset juga menjadi bagian dari materi yang diatur dalam RUU tersebut.

“Penegakan hukum dan pemulihan aset negara merupakan rangkaian upaya yang harus dilaksanakan secara efektif, adil, dan proporsional, guna memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara maupun korban yang berhak” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Rini yang mewakili Presiden turut menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kontribusi, dedikasi, serta kerja sama selama proses pembahasan RUU Perampasan Aset.

Ia berharap seluruh gagasan dan pemikiran yang telah disampaikan selama pembahasan regulasi tersebut dapat memberikan dampak positif bagi kepentingan bangsa dan negara.

           

Network:
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNpos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

Email:fajarindonesianetwork@gmail.com