Nasional . 22/11/2026, 15:08 WIB
Penulis : Ari Nur Cahyo | Editor : Ari Nur Cahyo
fin.co.id — Sejumlah pemerintah provinsi di Indonesia resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjelang berakhirnya batas waktu penetapan pada Sabtu (21/11/2026). Penetapan tersebut merujuk pada Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 yang mengatur formula pengupahan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan daerah.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierly menjelaskan bahwa penghitungan upah minimum tahun 2027 mengacu pada formula penyesuaian yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dengan tenggat penetapan paling lambat pada 21 November 2026.
Dari seluruh provinsi yang telah merilis keputusan resmi, DKI Jakarta mencatatkan nominal tertinggi dengan menembus angka Rp6,13 juta per bulan, sementara Bali mencatatkan persentase kenaikan tertinggi mencapai lebih dari 42 persen.
Berikut rincian besaran UMP 2027 beserta persentase kenaikannya di 17 provinsi di Indonesia:
DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meneken Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 pada Jumat (20/11/2026) yang menetapkan UMP 2027 naik 7,1 persen menjadi Rp6.136.941.
Bali
UMP Bali tahun 2027 ditetapkan naik tajam sebesar 42,15 persen menjadi Rp4.559.287.
Sulawesi Utara
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.323.465 atau naik 8,02 persen.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media