Politik . 22/11/2026, 07:00 WIB

Golkar Kritik Usulan Tiga Wapres: Tak Sesuai Konstitusi

Penulis : Afdal Namakule  |  Editor : Afdal Namakule

fin.co.id - Usulan Ketua DPD RI Sultan Najamudin agar Indonesia memiliki tiga wakil presiden (wapres) mendapat tanggapan dari anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Politikus Partai Golkar tersebut menilai gagasan itu bertentangan dengan konstitusi dan tidak sejalan dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia.

Doli menegaskan, sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengatur secara jelas mengenai posisi dan jumlah wakil presiden. Karena itu, usulan penambahan jumlah wapres dinilai tidak memiliki landasan konstitusional.

"Tidak sesuai dengan konstitusi, tidak sesuai dengan teori, dan tidak sesuai dengan logika ketatanegaraan yang bergerak maju dan modern, serta pengembangan demokrasi substansial," kata Doli, Sabtu 21 November 2026.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga menyoroti pemahaman mengenai perbedaan antara negara dan lembaga negara. Menurutnya, kedua istilah tersebut memiliki pengertian serta kedudukan yang berbeda sehingga tidak tepat jika disamakan dalam pembahasan sistem pemerintahan.

"Mungkin saudara Sultan sedang mengenang pada saat pemilihan satu paket sebagai Ketua DPD atau pada saat menyusun makalah di bangku sekolah dulu. Harus dibedakan antara 'negara' dengan 'lembaga negara'. Itu sesuatu yang sangat berbeda" ucap Doli.

Dalam UUD 1945, ketentuan mengenai jumlah wakil presiden telah diatur secara tegas. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa presiden dalam menjalankan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar Indonesia memiliki tiga wakil presiden. Gagasan tersebut mencakup pembagian wilayah kerja wapres dengan menempatkan masing-masing di kawasan Indonesia bagian barat, tengah, dan timur.

Sultan menyebut usulan tersebut sebenarnya sudah pernah disampaikan sebelumnya. Namun, ia menilai gagasan itu masih relevan untuk dibicarakan di tengah wacana pencarian sosok wakil presiden baru.

"Ini merupakan usulan lama kami, namun saya kira masih relevan untuk diwacanakan di saat bangsa ini sedang mencari sosok Wapres yang baru. Agar Ke depan kita ingin para wapres ini dapat berkantor di Papua, Kalimantan dan Sumatera," kata Sultan dalam keterangannya.

Menurut Sultan, desain kepemimpinan nasional perlu mempertimbangkan aspek kewilayahan dan pemerataan representasi politik. Hal itu dinilai penting mengingat Indonesia memiliki wilayah geografis yang luas dengan karakteristik masyarakat serta kebutuhan pembangunan yang beragam.

"Indonesia adalah Negara Kepulauan yang sangat luas secara geografis, dan tentunya cukup kompleks dari sisi sosiologis. Setiap wilayah baik bagian Barat, Tengah Dan Timur Indonesia memiliki karakter kebutuhan dan tantangan yang berbeda," ujar Sultan. *


           

Network:
FinNews.id  |  Radarpena.co.id  |  IKNpos.id

© 2024 Copyrights by FIN.CO.ID. All Rights Reserved.

PT.Portal Indonesia Media

Alamat: Graha L9 Lantai 3, Jalan Kebayoran Lama Pal 7 No. 17, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.7/RW.3 Kota Jakarta Selatan 12210

Telephone: 021-2212-6982

Email:fajarindonesianetwork@gmail.com