Politik . 22/11/2026, 17:53 WIB
Penulis : Esnoe Faqih Wardhana | Editor : Esnoe Faqih Wardhana
fin.co.id - Pemisahan jadwal pemilihan anggota legislatif dan presiden kembali masuk dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Skema yang pernah diterapkan pada Pemilu 2009 dan 2014 menjadi salah satu pilihan yang diperjuangkan Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan untuk menggantikan pola pemilu serentak seperti pada 2019 dan 2024.
Ahmad menilai desain keserentakan pemilu perlu dikaji melalui simulasi menyeluruh. Sebab, sistem yang terlihat ideal secara konsep belum tentu sesuai dengan ketentuan konstitusi.
"Namun, sesuatu yang secara konseptual menurut kita bagus, belum tentu itu konstitusional. Jadi banyak hal nanti akan kami simulasikan, dan saya juga termasuk yang memperjuangkan agar skema kita kembali seperti 2014 dan 2009, tidak seperti 2019 dan 2024," ujar Ahmad, Jumat, 20 November 2026.
Menurutnya, perubahan jadwal Pileg dan Pilpres tidak bisa diputuskan secara terpisah dari aspek penyelenggaraan pemilu lainnya. Perubahan desain keserentakan akan memengaruhi sejumlah subsistem, termasuk teknis pelaksanaan, mekanisme pencalonan, hingga penerapan sistem dua putaran (two-round system).
Pandangan untuk mengembalikan pola pemilu seperti 2014 juga disampaikan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Bali, Ngurah Satria Wardana. Ia menyatakan setuju jika Pileg dilaksanakan lebih dahulu, kemudian disusul Pilpres dalam rentang dua atau tiga bulan.
Menurut Ngurah, pemisahan jadwal tersebut dapat memberi kesempatan lebih besar kepada masyarakat untuk memperhatikan pemilihan anggota legislatif. Skema itu juga dinilai dapat mengurangi beban kerja penyelenggara yang sangat tinggi ketika seluruh pemilihan berlangsung secara serentak.
"Saya lebih setuju jika pemilunya seperti 2014, Pileg dulu agar ada perhatian dari masyarakat, baru dua atau tiga bulan kemudian Pilpres. Selain itu, ke depan kami juga mengusulkan kelonggaran aturan pembukaan kotak suara di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi guna menekan sengketa ke MK, serta mendorong konsep green election dengan mengganti spanduk dan umbul-umbul ke media videotron atau billboard," papar Ngurah.
Selain persoalan jadwal pemilihan, Ngurah menyampaikan usulan mengenai kelonggaran aturan pembukaan kotak suara di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Ia juga mengusulkan penerapan konsep green election dengan mengganti penggunaan spanduk dan umbul-umbul menjadi media videotron atau billboard.
Ahmad mengatakan Panja RUU Pemilu masih menghimpun berbagai pandangan dari para pemangku kepentingan. Masukan tersebut diperlukan untuk merancang sistem pemilu yang dapat diterima seluruh pihak, mengingat Indonesia memiliki wilayah luas dengan kondisi yang beragam.
"Berhubungan dengan republik kita yang luas dengan kondisi yang beragam, kita harus memiliki satu sistem yang bisa diterima oleh para pihak. Jika masih ada tambahan pandangan dari seluruh pemangku kepentingan, kami mohon masukan tersebut dapat disampaikan secara tertulis," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Kajian mengenai desain keserentakan serta kemungkinan pemisahan jadwal Pileg dan Pilpres menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI. Pembahasan itu mencakup pengukuran dampak sistem pemilu terhadap kualitas pilihan pemilih, sistem presidensial, serta beban kerja penyelenggara.
Dalam menyusun perubahan aturan tersebut, Komisi II DPR RI juga merujuk pada perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 120/PUU-XXIII/2025.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media