.png){kind=small}
Prabowo kagum 100 Sekolah Rakyat sudah beroperasi. September bertambah 65 sekolah baru, total jadi 163 demi pemerataan pendidikan.
Isu transparansi royalti musik yang belakangan ramai menjadi sorotan publik akhirnya mendapat respons serius dari DPR RI, Kementerian Hukum, serta berbagai LMK yang bernaung di bawah LMKN.
DPR bersama Kemenkum, LMKN, sejumlah LMK lainnya, dan organisasi penyanyi akhirnya mencapai kata sepakat untuk mengakhiri kisruh soal royalti.
Fenomena itu merupakan bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto tak mengintervensi urusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Keputusan tersebut diambil berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Tahun 2025 serta Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2025
Perdebatan terkait royalti musik yang sempat menjadi perhatian publik akhirnya akan masuk ke ranah pembahasan resmi.
Komisi III DPR RI resmi menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Hakim Konstitusi, Inosentius Samsul.
Komisi III DPR RI akhirnya menyetujui pengangkatan Inosentius Samsul sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Arief Hidayat yang segera memasuki masa pensiun.
Calon tunggal Hakim MK dari unsur DPR RI, Inosentius Samsul, menegaskan pentingnya pemahaman publik mengenai peran MK sebagai penjaga konstitusi, bukan sebagai lembaga alternatif pembentuk undang-undang.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Irjen (Purn) Safaruddin, mengingatkan calon hakim MK, Inosentius Samsul, agar tidak bersikap berseberangan dengan DPR setelah resmi dilantik menjadi hakim konstitusi.
Momen pertemuan dengan Dasco itu terjadi pada saat makan siang yang diunggah oleh Gibran melalui akun Instagram pribadinya,
Meski demikian, ia mengatakan pihaknya memahami adanya kondisi efisiensi yang tengah dijalankan oleh pemerintah.
Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal hakim konstitusi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menyampaikan kekhawatirannya bahwa pengurangan TKD dari pemerintah pusat dapat menghambat jalannya pembangunan di berbagai wilayah.
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengingatkan para kepala daerah untuk tidak menjadikan penurunan anggaran TKD sebagai alasan untuk menaikkan pajak secara berlebihan.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dengan tegas membantah kabar mengenai rencana penambahan masa jabatan presiden menjadi delapan tahun.
Remisi Setya Novanto menuai pro kontra. DPR ingatkan semua terpidana punya hak hukum yang sama, tapi publik ragu soal keadilan
Isu mengenai kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar Rp3 juta per hari, atau setara Rp90 juta per bulan, memicu reaksi keras dari publik.
Viral di media sosial mengenai gaji anggota DPR naik menjadi Rp3 juta per hari atau per bulan bisa mencapai Rp90 juta.
Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun.
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi kebijakan pemerintah yang dinilai saling bertolak belakang terkait posisi komisaris dan direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
