.png){kind=small}
Jokowi ini presiden dua kali sebaiknya Pak Jokowi berbicara hal hal yang besar, pikiran pikiran yang besar pikiran pikiran yang strategis
Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengusulkan anggaran sebesar Rp16,1 triliun untuk tahun 2026. Tak tanggung-tanggung, dari pagi awal Rp79,42 miliar menjadi Rp16,1 triliun.
Gelar perkara ini tidak berguna dan saya walk out, hingga akhir proses, ijazah asli Presiden Jokowi tidak pernah ditampilkan.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan pihaknya tidak akan ada revisi UU MK buntut adanya putusan pemisahan pemilu nasional dan daerah.
Komisi VI DPR RI menggelar rapat bersama Kementerian BUMN dengan agenda pembahasan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 serta RKP dan RKA TA 2026
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir mengatakan, tidak ada pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan 24 calon Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia yang dirampungkan DPR akhir pekan lalu.
DPR RI membentuk tim pengawasan terhadap proses penulisan ulang sejarah nasional yang tengah dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).
Komisi II DPR hingga kini belum memiliki sikap terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu keputusan DPR RI untuk menindaklanjuti soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu lokal.
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp18,5 triliun pada 2026 setelah pagu indikatifnya turun hingga 63,2 persen dari tahun sebelumnya.
Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) RI bersama Polri di ruang rapat Komisi III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.
Putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah menuai kritik. DPR menilai keputusan ini langgar konstitusi dan ganggu siklus demokrasi
Polemik diksi “pemerkosaan massal” dan “berambut cepak” di penulisan ulang sejarah RI menuai sorotan ahli bahasa dan sejarawan soal akurasi dan sensitivitas
Putusan MK soal pemisahan pemilu menuai kritik keras dari Surya Paloh dan perhatian DPR. Apa dampaknya bagi demokrasi Indonesia? Simak ulasannya di sini!
Pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
Partai berlambang kepala burung garuda itu mengaku masih mengkaji lebih dalam terkait dampak dari putusan tersebut.
Komisi I DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon duta besar (dubes) luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk 24 negara sahabat dan organisasi internasional, Sabtu, 5 Juli 2025
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah secara demokratis dapat diartikan pilkada....
Mantan Hakim MK Patrialis Akbar menilai putusan MK pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dengan pemilu daerah yang mulai diterapkan pada 2029 melanggar konstitusi
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan arahan kader se-Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat, 4 Juli 2025
Perebutan kursi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) semakin memanas. Pendaftaran calon ketua umum PSI pun sudah ditutup pada Senin 23 Juni 2025.
