Kementerian HAM Rekomendasikan BGN Bentuk Unit Pemulihan Korban MBG
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan unit khusus yang menangani pemulihan korban dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan unit khusus yang menangani pemulihan korban dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
DPR meminta penjualan BBM eceran diatur dan dibatasi, terutama di perkotaan, untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi.
DPR meminta RUU Perampasan Aset mengatur pengelolaan aset produktif agar nilai ekonomi dan pemulihan kerugian negara tetap optimal.
PKS meminta Magang Nasional Batch 2 menjadi jembatan fresh graduate menuju pekerjaan, bukan sekadar menambah pengalaman di CV.
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat menaikkan target penerimaan pajak sebesar Rp2 triliun dari angka yang sebelumnya diajukan pemerintah.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah menggabungkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi.
HNW menegaskan label “no pork, no lard” bukan pengganti sertifikat halal dan meminta edukasi serta pengawasan produk diperkuat.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta dugaan perubahan peruntukan lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendapat pemeriksaan lebih lanjut.
Komisi XII DPR RI berencana mengirim tim untuk melakukan peninjauan langsung ke kawasan PT Jababeka Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Puan Maharani meminta wacana penggabungan Badan Geologi dan BMKG dikaji matang agar penanganan bencana semakin efektif.
Anggota DPR mengusulkan efisiensi anggaran MBG dan program lain untuk mendukung pengangkatan guru PPPK menjadi PNS pada 2027.
DPR RI memberikan persetujuan atas rencana penjualan barang milik negara berupa satu unit kapal eks-KRI Ki Hajar Dewantara 364 melalui mekanisme lelang.
Partai Demokrat dinilai tengah memainkan strategi politik dengan menjaga keseimbangan antara posisi sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan upaya mempertahankan identitas sebagai partai yang tetap kritis terhadap kekuasaan.
AHY sebelumnya menyinggung soal demokrasi, netralitas aparatur negara, hingga pergantian kekuasaan dalam pidatonya di kantor DPP Partai Demokrat, Sabtu, 5 September 2026.
Andi menilai pernyataan AHY tidak berkaitan dengan ambisi politik untuk merebut kekuasaan. Menurutnya, AHY sedang berbicara mengenai prinsip demokrasi dan pentingnya menjaga demokrasi tetap berjalan.
Komisi III menegaskan RUU Perampasan Aset harus memperkuat pemberantasan korupsi tanpa memberi ruang bagi kesewenang-wenangan aparat.
Komisi III DPR menilai era Prabowo lebih demokratis dan memastikan RUU Perampasan Aset mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Golkar menilai pernyataan AHY soal kekuasaan menjadi sinyal kesiapan Ketua Umum Demokrat itu menghadapi Pilpres 2029.
Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aktivitas pembakaran hutan dan lahan dihentikan. Larangan tersebut juga mencakup praktik pembakaran yang sebelumnya dilakukan dengan dalih kearifan lokal.
DPR mendesak Badan Gizi Nasional untuk membuka hasil audit dari setiap dugaan kasus keracunan menu Makan Bergizi Gratis secara transparan.
Mengubah total pola penanganan krisis di tanah air, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pergeseran strategi dari reaktif menjadi sangat responsif.