Pembahasan Pilkada Ditangguhkan, Pengamat Sebut Isu Ini Jadi Instrumen Uji Loyalitas Parpol Koalisi
Pemerintah bersama DPR sepakat menunda pembahasan skema pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk wacana pemilihan melalui DPRD.
Pemerintah bersama DPR sepakat menunda pembahasan skema pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk wacana pemilihan melalui DPRD.
Organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan diri sebagai partai politik dan memasang target ambisius untuk terdaftar di Kementerian Hukum pada Februari 2026.
Organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan diri sebagai Partai Politik (Parpo) pada Minggu 18 Januari 2026.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya tidak sependapat dengan gagasan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan Pilkada secara langsung.
Yusril Ihza Mahendra tegaskan Pilkada lewat DPRD sah menurut Pasal 18 UUD 1945. Sistem ini dinilai bisa tekan politik uang dan biaya politik tinggi.
Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dalam rapat yang digelar, Kamis, 15 Januari 2026.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Jamil, menilai pelaksanaan Pilkada langsung dengan sistem pemungutan suara elektronik atau electronic voting (e-voting) belum memungkinkan untuk diterapkan dalam waktu dekat, termasuk pada Pilkada 2029.
Penerapan Pilkada langsung melalui sistem pemungutan suara elektronik atau electronic voting (e-voting) harus disertai perangkat yang benar-benar andal.
Ketua DPD RI Sultan Najamuddin mengemukakan pandangannya agar pelaksanaan Pilkada langsung dikaji ulang.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan pihaknya membuka ruang bagi seluruh masukan dari partai politik terkait mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), baik melalui sistem e-voting maupun melalui DPRD.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyampaikan, partainya memiliki prosedur internal tersendiri dalam merespons wacana pelaksanaan Pilkada melalui DPRD.
Langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempatkan diri sebagai partai penyeimbang dinilai tidak semata-mata didorong oleh idealisme demokrasi.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, menilai program Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) atau food estate merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
DPR RI menggelar sidang paripurna pembukaan pada Selasa, 13 Januari 2026. Dalam pidato pembukaannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti mulai diterapkannya KUHP dan KUHAP.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu belum dilakukan.
Gagasan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai menyimpan potensi konflik sosial yang tidak kecil
Rakernas PDIP 2026 dipandang sebagai momentum strategis untuk meninjau kembali dinamika politik di Jawa Tengah.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebanggaannya terhadap kekompakan para menteri dan jajaran kabinet dalam menjalankan tugas pemerintahan
Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo menegaskan, partainya tetap berpegang pada komitmen mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat.
DPP PDIP menerbitkan surat edaran yang berisi instruksi tegas kepada seluruh kader partai agar tidak terlibat dalam praktik korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan.