Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Dinilai Langgar Konstitusi, Supriyanto Soroti Inkonsistensi
Putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah menuai kritik. DPR menilai keputusan ini langgar konstitusi dan ganggu siklus demokrasi
Putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah menuai kritik. DPR menilai keputusan ini langgar konstitusi dan ganggu siklus demokrasi
Komisi I DPR RI mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon duta besar (dubes) luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk 24 negara sahabat dan organisasi internasional, Sabtu, 5 Juli 2025
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah secara demokratis dapat diartikan pilkada....
Mantan Hakim MK Patrialis Akbar menilai putusan MK pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dengan pemilu daerah yang mulai diterapkan pada 2029 melanggar konstitusi
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan arahan kader se-Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat, 4 Juli 2025
Perebutan kursi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) semakin memanas. Pendaftaran calon ketua umum PSI pun sudah ditutup pada Senin 23 Juni 2025.
Nama Ade Armando naik daun sebagai pegiat sosial media yang secara vokal menyuarakan dukungan terhadap Presiden ketujuh Indonesia Joko Widodo (Jokowi)
Pernyataan ini sontak menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik dan pegiat HAM,
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, rendahnya serapan anggaran di sejumlah provinsi baru, terutama Papua Tengah.
BEM PTNU minta mahasiswa tetap kritis tapi jaga stabilitas nasional di tengah geopolitik ekonomi global yang makin panas. Ini kata Arya Eka Bimantara
Komisi I DPR RI telah menerima sejumlah daftar nama calon Dubes Indonesia untuk negara-negara sahabat. Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo menitipkan pesan kepada dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Prasetyo, ada sejumlah bagian dalam amar putusan MK yang perlu dicermati oleh pemerintah.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengatur pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah menuai gelombang kritik dari sejumlah parpol.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, menegaskan pentingnya memperjuangkan kejelasan hak-hak para pensiunan.
Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait pembebasan biaya pendidikan dasar di sekolah swasta telah mewujudkan cita-cita Presiden pertama RI Soekarno soal pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja menterinya yang berjalan cepat
PKS menyambut positif putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah tidak lagi digelar secara serentak
Dasco mengaku belum mengetahui apakah putusan itu menjadi pertimbangan dalam merevisi RUU Pemilu.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah terus mendukung kaum perempuan untuk aktif di dunia usaha sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
PKS menyambut baik putusan MK terkait pemisahan Pilpres dan Pemilu tingkat pusat dengan Pilkada dan Pemilu tingkat daerah.