.png){kind=small}
Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik curang di sektor pangan yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha dan berdampak merugikan masyarakat luas.
Partai NasDem mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera mengambil langkah strategis menyangkut kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang diajukan dalam perkara Nomor 87/PUU-XXIII/2025.
Politikus PDIP, Aria Bima menyampaikan pandangannya terkait pernyataan mantan Presiden Jokowi, yang menanggapi isu dugaan pemakzulan terhadap Wapres Gibran dan tuduhan ijazah palsu.
Presiden Prabowo Subianto akan berpartisipasi dalam Sidang Umum PBB yang dijadwalkan berlangsung di New York, Amerika Serikat, September 2025.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi memperkenalkan logo baru mereka yang menandai perubahan identitas partai.
Jokowi ini presiden dua kali sebaiknya Pak Jokowi berbicara hal hal yang besar, pikiran pikiran yang besar pikiran pikiran yang strategis
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Menbud Fadli Zon menjelaskan soal penetapan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi ktitikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang menyinggung soal presiden RI yang sudah bertahun-tahun absen di sidang foruk PBB.
Sebagai penegak hukum, sudah selayak bila advokat mendapat perlindungan hukum atau impunitas dalam menangani perkara tindak pidana yang sedang ditanganinya
Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Politikus PDIP Aria Bima mengapresiasi keputusan Menbud Fadli Zon yang menetapkan 17 Oktober sebagai hari kebudayaan.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengusulkan anggaran sebesar Rp16,1 triliun untuk tahun 2026. Tak tanggung-tanggung, dari pagi awal Rp79,42 miliar menjadi Rp16,1 triliun.
Gelar perkara ini tidak berguna dan saya walk out, hingga akhir proses, ijazah asli Presiden Jokowi tidak pernah ditampilkan.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan pihaknya tidak akan ada revisi UU MK buntut adanya putusan pemisahan pemilu nasional dan daerah.
Komisi VI DPR RI menggelar rapat bersama Kementerian BUMN dengan agenda pembahasan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 serta RKP dan RKA TA 2026
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir mengatakan, tidak ada pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatutan 24 calon Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia yang dirampungkan DPR akhir pekan lalu.
DPR RI membentuk tim pengawasan terhadap proses penulisan ulang sejarah nasional yang tengah dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan (Kemenbud).
Komisi II DPR hingga kini belum memiliki sikap terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu keputusan DPR RI untuk menindaklanjuti soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu lokal.
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp18,5 triliun pada 2026 setelah pagu indikatifnya turun hingga 63,2 persen dari tahun sebelumnya.
Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) RI bersama Polri di ruang rapat Komisi III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.
