Ahmad Sahroni Resmi Pimpin Komisi III DPR, MKD Tegaskan Pelantikan Sesuai UU MD3!
MKD resmi pastikan pelantikan Ahmad Sahroni jadi pimpinan Komisi III DPR sesuai UU MD3. Cek penjelasan lengkap Ketua MKD soal sanksi & masa reses di sini!
MKD resmi pastikan pelantikan Ahmad Sahroni jadi pimpinan Komisi III DPR sesuai UU MD3. Cek penjelasan lengkap Ketua MKD soal sanksi & masa reses di sini!
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menilai, rencana pengadaan kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun dari produsen otomotif asal India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara berpotensi memengaruhi struktur industri otomotif nasional.
Ahmad Sahroni menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, atas penunjukannya kembali sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem.
Ahmad Sahroni resmi menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI per 19 Februari 2026.
Ahmad Sahroni resmi kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem.
Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), I Gede Dewa Palguna, menegaskan tidak akan membuka laporan terkait hakim Adies Kadir.
Ahmad Sahroni resmi terpilih kembali sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI mewakili Fraksi NasDem dalam rapat pleno pelantikan pimpinan Komisi III DPR RI yang digelar, Kamis, 19 Februari 2026.
Waketum NasDem Saan Mustopa beberkan alasan penunjukan kembali Ahmad Sahroni jadi Wakil Ketua Komisi III DPR meski sempat disanksi MKD. Simak selengkapnya.
Ahmad Sahroni kembali menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Rusdi Masse yang pindah ke PSI. Simak janji Sahroni usai kembali jadi pimpinan.
Pemerintah menegaskan tidak memiliki rencana merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
Geger! Anggota Komisi III DPR sebut Jokowi dalang revisi UU KPK. Simak fakta panas di balik polemik UU Nomor 19 Tahun 2019 dan tuntutan transparansi!
Panas! DPR bantah klaim Jokowi soal tak tanda tangan Revisi UU KPK. Simak fakta soal Surat Presiden & nasib UU KPK di era Prabowo di sini!
DPR RI mendesak Pemerintah agar penyelesaian pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana di Sumatera dapat rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri.
MKD DPR RI memastikan tidak ditemukan pelanggaran etik dalam tahapan uji kepatutan dan kelayakan hingga pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur DPR.
Besaran gaji pokok anggota DPR RI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa nominal gaji berbeda sesuai jabatan
Polemik revisi UU KPK, Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan tidak sepakat dengan pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo
Mantan Presiden Jokowi dan SBY kompak menolak kursi Wantimpres di pemerintahan Prabowo. Apa alasan sebenarnya di balik penolakan ini?
Presiden Prabowo memerintahkan KSP Muhammad Qodari menelusuri dan mengumpulkan video-video di media sosial yang meramalkan program MBG akan gagal.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memastikan pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK akan mengedepankan prinsip meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna.
Sofyano Zakaria menyarankan Prabowo memisahkan Kementerian Energi dan Mineral demi percepatan transisi energi dan efektivitas tata kelola tambang.
Strategi Big Bang Prabowo butuh menteri jago eksekusi! Adidaya Institute ungkap alasan menteri tetap aman meski komunikasi publik masih perlu di-upgrade.