Golkar Peringatkan Dampak Penyadapan Ilegal Tokoh Politik, Demokrasi Terancam!
Sekjen Golkar M Sarmuji menilai penyadapan ilegal terhadap tokoh politik mengancam demokrasi dan mendesak DPR memproses RUU Penyadapan.
Sekjen Golkar M Sarmuji menilai penyadapan ilegal terhadap tokoh politik mengancam demokrasi dan mendesak DPR memproses RUU Penyadapan.
Gerindra meminta Polri mengungkap motif penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan memeriksa perwira aktif melalui sidang etik.
DPR RI bersama pemerintah menyepakati perubahan judul Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lain.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku terkejut atas informasi dugaan penyadapan terhadap sejumlah pimpinan Komisi III DPR RI yang diduga melibatkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan pihak lainnya.
Komisi III DPR memastikan RUU Perampasan Aset mempertegas hukuman mati bagi koruptor sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
DPR mendorong RUU Penyadapan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi privasi masyarakat.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pencabutan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna yang diberikan kepada Listyo Sigit Prabowo.
Sindiran tersebut disampaikan Dino melalui akun X pribadinya pada Rabu, 4 November 2026.
Pangi menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius dan berbahaya bagi pemerintahan. Bahkan, dia menggunakan istilah makar untuk menggambarkan tindakan tersebut.
Dia menyinggung adanya pergeseran perhatian dari kasus penyadapan yang tengah menjadi sorotan menjadi isu pencalonan dirinya sebagai wakil presiden.
Menko Polkam Dudung Abdurachman menilai penetapan LSP sebagai tersangka dugaan penyadapan menjadi momentum membenahi institusi Polri.
Komisi I DPR mendesak pemerintah segera membentuk Badan PDP untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan data pribadi masyarakat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Sugiono mengakui adanya dugaan kebocoran keamanan dari internal pemerintahan setelah Presiden Prabowo Subianto menjadi sasaran penyadapan ilegal
Sekjen Partai Gerindra Sugiono menduga kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memiliki motif politik dan berpotensi mengarah pada tindakan insubordinasi hingga dugaan makar
DPR RI mengapresiasi larangan vape bagi anggota Polri dan meminta seluruh lembaga negara menerapkan kebijakan serupa.
PKS meminta dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo diusut tuntas hingga aktor intelektual dan pemberi perintah.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso meminta Bareskrim Polri mengusut secara menyeluruh kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Bamsoet meminta dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo diusut secara independen dan diikuti audit menyeluruh keamanan negara.
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron mendesak agar kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya diusut secara menyeluruh.
Komisi III DPR menghormati proses hukum kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo dan meminta pengusutan berjalan profesional serta transparan.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan politik.