DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset, Tak Hanya Sasar Korupsi tapi Semua Kejahatan Bermotif Uang
Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dalam rapat yang digelar, Kamis, 15 Januari 2026.
Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dalam rapat yang digelar, Kamis, 15 Januari 2026.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyampaikan, partainya memiliki prosedur internal tersendiri dalam merespons wacana pelaksanaan Pilkada melalui DPRD.
Langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempatkan diri sebagai partai penyeimbang dinilai tidak semata-mata didorong oleh idealisme demokrasi.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, menilai program Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) atau food estate merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
DPR RI menggelar sidang paripurna pembukaan pada Selasa, 13 Januari 2026. Dalam pidato pembukaannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti mulai diterapkannya KUHP dan KUHAP.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu belum dilakukan.
Gagasan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai menyimpan potensi konflik sosial yang tidak kecil
Rakernas PDIP 2026 dipandang sebagai momentum strategis untuk meninjau kembali dinamika politik di Jawa Tengah.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebanggaannya terhadap kekompakan para menteri dan jajaran kabinet dalam menjalankan tugas pemerintahan
Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo menegaskan, partainya tetap berpegang pada komitmen mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat.
DPP PDIP menerbitkan surat edaran yang berisi instruksi tegas kepada seluruh kader partai agar tidak terlibat dalam praktik korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan.
PKB memandang gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai langkah demokrasi yang dinilai lebih efisien, terutama dari sisi pembiayaan.
Komisi III DPR RI memastikan posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung perlunya pengawasan terhadap PKB saat retret di Hambalang memantik beragam interpretasi di kalangan pengamat politik
Pakar Kriminologi Universitas Indonesia (UI), Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, yang mengusulkan agar Polri dibagi ke dalam dua wilayah besar, yakni Polri Barat dan Polri Timur.
Mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD sempat tertulis resmi dalam Undang-Undang Pilkada Tahun 2014. Aturan tersebut disahkan DPR dalam rapat paripurna pada 26 September 2014.
Waketum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, mayoritas DPD Golkar tingkat provinsi dalam Rapimnas I Partai Golkar mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada melalui DPRD
Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini memberikan pernyataan keras mengenai pentingnya penegakan hukum yang bersih dari pengaruh pribadi.
PDIP akan menggelar hajatan besar di Ancol, Jakarta, pada 10-12 Januari 2026 mendatang. Acara ini bukan sekadar perayaan ulang tahun, tetapi juga Rakernas yang berpotensi membahas isu krusial
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, KUHP dan KUHAP yang baru telah dibentuk melalui mekanisme legislasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Langkah Partai Demokrat yang kini mendukung gagasan Pilkada melalui DPRD menunjukkan orientasi politik yang lebih menekankan pada kepentingan posisi kekuasaan saat ini dibandingkan konsistensi sikap historis partai.