DPR Sepakati Polri Tetap di Bawah Presiden
DPR RI secara resmi menyetujui delapan poin Percepatan Reformasi Polri dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026.
DPR RI secara resmi menyetujui delapan poin Percepatan Reformasi Polri dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026.
Adapun pencalonan Adies tersebut dilakukan untuk mengganti Hakim MK Arief Hidayat yang akan segera pensiun.
Purbaya memperkirakan pelantikan akan berlangsung pada bulan Februari 2026.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap pernah ditawari jabatan menteri kepolisian namun menolaknya demi menjaga independensi Polri di bawah Presiden.
Indonesia resmi memimpin organisasi D-8! Logo keketuaan diluncurkan, simbol komitmen RI untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan kemakmuran bersama negara berkembang.
Arus perpindahan sejumlah kader dari partai-partai mapan seperti Partai NasDem dan Golkar ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai bukan sekadar perpindahan politik biasa.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menilai Polri paling ideal berada langsung di bawah Presiden. Ini alasan geografis, historis, dan doktrinal yang diungkapkannya
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion, menyoroti serius kondisi kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih jauh dari kata layak.
Denny JA mendonasikan seluruh dana yang diterimanya dari BRICS Literature Award 2025 untuk pengembangan sastra dunia, melalui Denny JA Foundation.
Keputusan Partai Gerakan Rakyat mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden dinilai bukan sekadar langkah simbolik partai baru.
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa Thomas Djiwandono sudah tidak tercatat dalam susunan kepengurusan partai.
Pemerintah bersama DPR sepakat menunda pembahasan skema pemilihan kepala daerah (Pilkada), termasuk wacana pemilihan melalui DPRD.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto terkait pembahasan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah sama sekali tidak memiliki rencana untuk mengubah sistem pemilihan presiden (Pilpres) menjadi dipilih oleh MPR.
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini memusatkan perhatian pada pembahasan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Pimpinan DPR RI telah menggelar pertemuan dengan perwakilan pemerintah. Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk membahas revisi UU Pilkada.
Organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan diri sebagai partai politik dan memasang target ambisius untuk terdaftar di Kementerian Hukum pada Februari 2026.
Organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan diri sebagai Partai Politik (Parpo) pada Minggu 18 Januari 2026.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya tidak sependapat dengan gagasan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan Pilkada secara langsung.
Yusril Ihza Mahendra tegaskan Pilkada lewat DPRD sah menurut Pasal 18 UUD 1945. Sistem ini dinilai bisa tekan politik uang dan biaya politik tinggi.