RUU Perampasan Aset Disorot, DPR Minta Nilai Ekonomi Aset Rampasan Jangan Menyusut
DPR meminta RUU Perampasan Aset mengatur pengelolaan aset produktif agar nilai ekonomi dan pemulihan kerugian negara tetap optimal.
DPR meminta RUU Perampasan Aset mengatur pengelolaan aset produktif agar nilai ekonomi dan pemulihan kerugian negara tetap optimal.
Kejati Jatim mendampingi Pemkot Surabaya memulihkan aset Rp124,06 miliar seluas sekitar 96.000 meter persegi di Kelurahan Jeruk.
DPR meminta RUU Perampasan Aset memperjelas kewenangan penyidik, jaksa, dan pengadilan untuk mencegah tumpang tindih.
Komisi III DPR RI mendorong badan pengelola aset hasil perampasan dibuat independen dan menyoroti potensi penyusutan nilai barang sitaan.
Pengaduan tersebut disampaikan Zaki Mubaroh selaku Ketua Yayasan Dakwa Islam Cahaya Ilmu didampingi oleh kuasa hukumnya
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima hibah dua bidang tanah beserta bangunan hasil rampasan perkara korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nilai total sekitar Rp9,65 miliar.
Kejaksaan Agung menyerahkan pengelolaan lahan PT Duta Palma Group seluas 200.000 hektar kepada Kementerian BUMN untuk menjaga nilai aset negara
Penjualan Aset Barang Rampasan Negara dan Barang Sita Eksekusi Perkara PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 5.560.997.227.551,07.
Mungkin kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun dolar AS dan kalau dikelola dengan baik
KUHAP nantinya akan memuat mekanisme ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana.
UU Perampasan Aset penting untuk disahkan agar pemerintah memiliki kepastian hukum untuk merampas kembali aset hasil korupsi.
RUU Perampasan Aset jadi sorotan di era Presiden Prabowo. Pemerintah siap, DPR masih menunggu. Bagaimana kelanjutannya?
Penyitaan dilakukan karena diduga aset-aset tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana terkait
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) melakukan Aanwijzing atau pemberian penjelasan terkait objek lelang
Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang kembali menyelamatkan aset milik Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Bersama BPKAD setempat berhasil mengamankan kembali Tanah SDN Pengadegan II Kecamatan Pasar Kemis Senilai Rp 5,5 Miliar.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) kembali menyelamatkan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto menyebut RUU Perampasan Aset dapat membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif
im Badan PemulihanAset (BPA) Kejaksaan Republik Indonesia melelang salah satuasetrampasan negara yang berasal dariperkara tindak pidana korupsi pengelolaankeuangan dan investasi PT AsuransiJiwasraya (Persero).
Kejagung berhasil melelang aset mewah Doni Salmanan senilai Rp9,8 miliar untuk negara. Lelang dilakukan transparan dan diawasi langsung Badan Pemulihan Aset
Langkah ini merupakan bagian integral dari pembaruan teknis terkait akses informasi keuangan yang krusial untuk kepentingan perpajakan.