.png){kind=small}
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dinilai perlu mengatur adanya lembaga khusus yang bertugas mengelola aset hasil sitaan negara.
Penjualan Aset Barang Rampasan Negara dan Barang Sita Eksekusi Perkara PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 5.560.997.227.551,07.
Mungkin kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun dolar AS dan kalau dikelola dengan baik
KUHAP nantinya akan memuat mekanisme ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana.
UU Perampasan Aset penting untuk disahkan agar pemerintah memiliki kepastian hukum untuk merampas kembali aset hasil korupsi.
RUU Perampasan Aset jadi sorotan di era Presiden Prabowo. Pemerintah siap, DPR masih menunggu. Bagaimana kelanjutannya?
Penyitaan dilakukan karena diduga aset-aset tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana terkait
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) melakukan Aanwijzing atau pemberian penjelasan terkait objek lelang
Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang kembali menyelamatkan aset milik Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Bersama BPKAD setempat berhasil mengamankan kembali Tanah SDN Pengadegan II Kecamatan Pasar Kemis Senilai Rp 5,5 Miliar.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) kembali menyelamatkan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto menyebut RUU Perampasan Aset dapat membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif
im Badan PemulihanAset (BPA) Kejaksaan Republik Indonesia melelang salah satuasetrampasan negara yang berasal dariperkara tindak pidana korupsi pengelolaankeuangan dan investasi PT AsuransiJiwasraya (Persero).
Kejagung berhasil melelang aset mewah Doni Salmanan senilai Rp9,8 miliar untuk negara. Lelang dilakukan transparan dan diawasi langsung Badan Pemulihan Aset
Langkah ini merupakan bagian integral dari pembaruan teknis terkait akses informasi keuangan yang krusial untuk kepentingan perpajakan.
DPR RI bersama Badan Keahlian (BK) DPR RI membedah progres penyusunan Naskah Akademik (NA) RUU Perampasan Aset sekaligus RUU Hukum Acara Perdata (HAPer).
Kejaksaan Agung segera melelang aset milik terpidana korupsi Harvey Moeis. Kendaraan mewah hingga barang branded masuk daftar demi pemulihan kerugian negara
Sufmi Dasco Ahmad ungkap progres RUU Perampasan Aset! DPR sedang susun naskah akademik & sinkronisasi KUHP-Tipikor. KPK dukung penuh pemulihan kerugian negara.
Kejati Kaltim sita aset fantastis senilai ratusan miliar rupiah & koleksi tas mewah terkait dugaan korupsi penambangan PT JMB di lahan Kementerian Transmigrasi
Pemerintah ambil alih lahan KAI di Tanah Abang dikuasai pihak ketiga untuk bangun 1.000 unit rusun subsidi hasil kolaborasi CSR dengan PT Astra International.
Komisi III DPR RI memperingatkan agar Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang tengah digodok tidak berubah menjadi instrumen abuse of power bagi aparat penegak hukum.
