KPK Sita USD 1,6 Juta dan Aset Lainnya sebagai Bukti Kasus Korupsi Kuota Haji
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan barang bukti dalam penyidikan dugaan korupsi distribusi kuota haji tahun 2023–2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan barang bukti dalam penyidikan dugaan korupsi distribusi kuota haji tahun 2023–2024.
Pemerintah mengundang sekitar 30 perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan untuk berdialog di Istana Negara pada Kamis malam, 4 September 2025
KPK menyebut adanya kemungkinan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua unit rumah mewah yang berada di wilayah Jakarta Selatan.
Pemerintah resmi menyetujui usulan Baleg DPR RI untuk menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai bagian dari Prolegnas Prioritas tahun 2025.
Tim penyidik Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menyita ratusan aset milik keluarga besar PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dalam kasus dugaan korupsi kredit perusahaan tekstil tersebut.
Komisi III DPR RI menargetkan penyelesaian dua RUU penting, yakni RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan RUU Perampasan Aset, agar dapat disahkan sebelum akhir tahun 2025.
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, keenam saksi itu diperiksa berkaitan dengan pengembangan tersangka sebelumnya, yakni HW dkk
Jika RUU KUHAP tidak disahkan pada tahun ini, aparat penegak hukum akan kehilangan legitimasi dalam melakukan upaya paksa
Kejagung terus mendalami kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina (Persero), Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023.
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset kini resmi tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2025–2026.
KPK kembali melakukan penyitaan sejumlah aset dalam kasus dugaan pemerasan terkait Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Kasus tersebut mengenai dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparat penegak hukum untuk memperluas upaya penertiban praktik pertambangan ilegal
Jaksa Agung ST Burhanuddin secara resmi menyampaikan Laporan Capaian Kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Senin, 6 Oktober 2025.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan barang rampasan negara dari perkara korupsi tata niaga komoditas timah kepada PT Timah Tbk.
Kejagung kembali melakukan langkah tegas dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Sritex dan sejumlah entitas anak usahanya
Kejagung menyita aset raksasa milik terpidana pajak Bilal Asif, termasuk pabrik sawit 13 juta meter persegi dan tanah di Kalimantan Barat
KPK kembali menyita belasan aset tanah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, terkait penyidikan dugaan korupsi pemerasan dan penerimaan gratifikasi pengurusan izin RPTKA di Kemnaker
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menertibkan sejumlah aset milik Pemprov DKI yang sudah lama terbengkalai dan tidak lagi memberikan manfaat bagi masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan membangun Rumah Sakit (RS) Tipe A di lahan RS Sumber Waras, Tomang, Jakarta Barat.