DPR Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset, Koruptor Bisa Kehilangan Harta Meski Belum Dipenjara!
DPR RI bersama Badan Keahlian (BK) DPR RI membedah progres penyusunan Naskah Akademik (NA) RUU Perampasan Aset sekaligus RUU Hukum Acara Perdata (HAPer).
DPR RI bersama Badan Keahlian (BK) DPR RI membedah progres penyusunan Naskah Akademik (NA) RUU Perampasan Aset sekaligus RUU Hukum Acara Perdata (HAPer).
Komisi III DPR RI memperingatkan agar Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang tengah digodok tidak berubah menjadi instrumen abuse of power bagi aparat penegak hukum.
Langkah tegas diambil oleh Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS). Selama dua hari berturut-turut, mulai Senin, 6 April hingga Selasa, 7 April 2026.
Kejagung melalui BPA menggelar BPA Fair 2026 pada 18-22 Mei. Lelang transparan 400 aset koruptor termasuk mobil mewah Ferrari & McLaren. Simak cara ikut lelang
Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI menggelar Pre-Event BPA Fair 2026 bertajuk Car Free Day di kawasan Pintu 6 Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu 10 Mei 2026.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta kembali menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah untuk bersinergi mengamankan aset tanah milik negara.
DPR RI menargetkan RUU Perampasan Aset rampung dan disahkan menjadi Undang-Undang pada 15 Desember 2026. Simak rincian pembahasannya di sini.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, menuntut pertanggungjawaban tegas dari jajaran pimpinan DPR RI terkait penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan sejumlah kategori aset yang berpotensi dikenakan perampasan dalam revisi Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset
Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap rencana pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
Komisi III DPR RI membeberkan perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Komisi III DPR RI mengungkapkan daftar 13 tindak pidana yang berpotensi dikenai perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset yang tengah disusun.
Masyarakat diminta bersabar terkait akses dokumen resmi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Kejati Sultra memprioritaskan pemulihan aset dan kerugian negara dari perkara korupsi pertambangan, dengan verifikasi terbanyak di Kolaka dan Kolaka Utara.
DPR menekankan kehati-hatian dalam penyusunan RUU Perampasan Aset agar kewenangan tidak disalahgunakan dan pihak tak bersalah terlindungi.
DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana sebagai RUU usulan DPR dalam Rapat Paripurna.
DPR mendorong RUU Perampasan Aset mengatur pelacakan kekayaan berupa kripto, saham, harta bersama, hingga aset di luar negeri.
Bank Mandiri terus menunjukkan performa impresif dengan mencatatkan pertumbuhan aset yang solid sepanjang 2024.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua apartemen dan dua bidang tanah dari tersangka Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada Donald Sihombing (DS).
KPK menggeledah rumah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional PP Japto Soerjosoemarno terkait kasus dugaan TPPU mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW) pada Selasa 4 Februari 2025.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) optimistis hingga akhir tahun 2025 aset perseroan bakal tembus Rp500 triliun.