.png){kind=small}
Sejumlah masyarakat dan anggota DPRD Tangsel menggelar doa bersama bagi para korban yang meninggal dunia dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan.
Pemberian tunjangan tersebut bukan berasal dari kebijakan kepala daerah yang baru, melainkan warisan kebijakan lama berdasarkan regulasi yang berlaku.
Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo mendadak jadi sorotan publik setelah ucapannya yang menyebut ingin merampok uang negara beredar luas di media sosial.
Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menjadi buah bibir di media sosial setelah pernyataannya yang menyebut ingin merampok uang negara tersebar luas.
Nama anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudin Moridu, menjadi sorotan publik setelah videonya yang menyebut akan “merampok uang negara” viral di media sosial (medsos).
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP resmi memberhentikan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, setelah video dirinya yang berbicara ingin “merampok uang negara” beredar luas di media sosial.
PDI-Perjuangan mengambil langkah tegas dengan memecat kadernya bernama Wahyudin Moridu yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo.
KPK memastikan akan menelusuri laporan harta kekayaan Wahyudin Moridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang sempat viral setelah terekam mengaku ingin “merampok uang negara”.
Koalisi Lentera Perempuan Tangerang, yang terdiri dari puluhan organisasi lintas sektor, menggelar RDP bersama Fraksi PKS di DPRD Kabupaten Tangerang.
KPK menyatakan akan mendalami keabsahan dan kewajaran harta kekayaan milik anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, yang sebelumnya viral usai ucapannya soal ingin “merampok uang negara” tersebar luas melalui video di media sosial.
KPK menegaskan pentingnya kejujuran dan kelengkapan dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), bukan sekadar memenuhi kewajiban formalitas.
Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Sri Panggung Lestari, tengah menginisiasi perda untuk memerangi praktik human trafficking atau perdagangan manusia.
Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta melakukan penyegelan terhadap empat fasilitas parkir ilegal di Jakarta, Rabu, 1 September 2025.
KPK kembali menetapkan dan menahan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) di lingkungan Pemprov Jatim.
Belasan warga Cikupa, Kabupaten Tangerang, mendatangi gedung DPRD Kabupaten Tangerang untuk mencari perlindungan hukum.
DPRD Kota Bandung menilai penyusunan Raperda Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial perlu diarahkan agar lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
DPRD Kota Tangerang Selatan Pemkot memulai pembahasan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Ratusan warga terutama kaum ibu menyerbu salah satu lapangan yang berada di kawasan Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung
Kenaikan tarif Transjakarta dinilai perlu demi menjaga kualitas, memperluas jaringan, dan mendukung keberlanjutan transportasi publik Jakarta.
KPK memanggil sedikitnya 13 saksi untuk dimintai keterangan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten OKU TA 2024–2025
Upaya pemakzulan terhadap Bupati Pati Sudewo akhirnya kandas. Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah