Demokrat Terjepit: Pilkada via DPRD Jadi Ujian Konsistensi Menuju Pilpres 2029
Partai Demokrat kini berada di persimpangan sulit terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Partai Demokrat kini berada di persimpangan sulit terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Langkah Partai Demokrat yang kini mendukung gagasan Pilkada melalui DPRD menunjukkan orientasi politik yang lebih menekankan pada kepentingan posisi kekuasaan saat ini dibandingkan konsistensi sikap historis partai.
PDIP akan menggelar hajatan besar di Ancol, Jakarta, pada 10-12 Januari 2026 mendatang. Acara ini bukan sekadar perayaan ulang tahun, tetapi juga Rakernas yang berpotensi membahas isu krusial
Mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD sempat tertulis resmi dalam Undang-Undang Pilkada Tahun 2014. Aturan tersebut disahkan DPR dalam rapat paripurna pada 26 September 2014.
PKB memandang gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai langkah demokrasi yang dinilai lebih efisien, terutama dari sisi pembiayaan.
Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo menegaskan, partainya tetap berpegang pada komitmen mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat.
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDIP, Nyumarno, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap ijon proyek dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan penolakan tegas partainya terhadap setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyampaikan, partainya memiliki prosedur internal tersendiri dalam merespons wacana pelaksanaan Pilkada melalui DPRD.
Yusril Ihza Mahendra tegaskan Pilkada lewat DPRD sah menurut Pasal 18 UUD 1945. Sistem ini dinilai bisa tekan politik uang dan biaya politik tinggi.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya tidak sependapat dengan gagasan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
DPRD DKI Jakarta mengungkapkan sebanyak 137 wilayah di Jakarta telah dikategorikan sebagai area yang rentan terhadap peredaran narkoba.
DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar pembiayaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bersumber dari pajak rokok.
Rencana pembangunan “Sekolah Maung” (Manusia Unggulan) yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mulai menuai sorotan dari kalangan legislatif.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diharapkan tidak merugikan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jakarta.
DPRD Kota Tangerang Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna menindaklanjuti kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di SD Negeri Rawabuntu.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo untuk segera menemukan jalan keluar atas persoalan bau sampah yang bersumber dari fasilitas RDF Plant Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menargetkan pencairan insentif bagi ribuan guru PPPK paruh waktu tersebut dapat direalisasikan paling lambat pada pekan pertama bulan Ramadan.
Kebijakan pemerintah terkait Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 mendapat kritik.
DPRD DKI Jakarta melalui Komisi B menduga praktik parkir liar di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dibekingi oknum personel Dinas Perhubungan DKI Jakarta (Dishub).
Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang meresmikan Media Center sebagai pusat informasi dan komunikasi publik.