.png){kind=small}
Kasus pembakaran mobil di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, akhirnya menemukan titik terang. Polisi resmi menetapkan dua
Enam pekerja proyek di Bone nekat jalan kaki ke Makassar karena tak digaji. Kisah lengkapnya bikin publik heboh.
Tuntutan para buruh di DKI Jakarta kembali menyeruak menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.
KPK menahan 4 tersangka baru (termasuk Wakil Ketua DPRD) kasus korupsi OKU. Terungkap praktik jual-beli proyek dan jatah pokir sebesar Rp45 Miliar!
Pembayaran jual beli tanah tidak mendapatkan kejelasan hingga pada akhirnya diketahui banyak terdapat korban lainnya dengan perkara serupa.
Gaji guru swasta di Jakarta diketahui masih berada di bawah pendapatan tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang bekerja sebagai pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).
Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Patriot, Ali Imam Faryadi, kembali menjadi perhatian publik setelah sebuah video beredar luas dan memperlihatkan dirinya diduga tertidur ketika mengikuti rapat bersama DPRD Kota Bekasi.
Pemeriksaan berlangsung sejak Senin pagi dan dilakukan secara maraton terhadap 15 anggota dewan.
Kontroversi seputar Direktur Utama Perumda Tirta Patriot, Ali Imam Faryadi, yang tertidur saat mengikuti RDP bersama DPRD Kota Bekasi, kini merambah ke aksesori yang dikenakannya.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyuarakan gagasan agar pemilihan kepala daerah tidak lagi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Bekasi mengambil langkah nyata dalam aksi kemanusiaan untuk korban bencana di wilayah Sumatera
Warga Kp. Curug Serpong RTO6 RWO04, Tangerang Selatan, menuntut penutupan segera TPA Cipeucang.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke wilayah terdampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.
Alasan efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengurangi hak politik masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sudah cukup lama membahas usulan pemilihan kepala daerah dari DPRD.
Ketua OKK DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah bersedia menampung seluruh aspirasi terkait wacana perubahan sistem Pilkada, termasuk opsi agar Pilkada kembali dilakukan melalui DPRD.
Usulan tersebut masih berada pada koridor konstitusi, dan juga masih sesuai dengan Sila Keempat dalam Pancasila, yakni musyawarah untuk mufakat.
Dukungan Partai Gerindra terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD dinilai semakin menegaskan arah konsolidasi elite partai-partai besar.
Partai Demokrat kini berada di persimpangan sulit terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Gagasan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD dinilai berpotensi membawa dampak besar terhadap peta politik nasional menjelang Pemilu 2029.