.png){kind=small}
Jokowi akhirnya angkat bicara terkait keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan dr. Tifa yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kembali menyoroti latar belakang pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana kembali menaikkan hadiah sayembara bagi siapa saja yang dapat menunjukkan ijazah asli SMA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus pengacara Denny Indrayana mengklaim hadiah dalam sayembara pembuktian ijazah SMA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini telah mencapai Rp2 miliar.
Dokter Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa menyatakan akan terus menempuh jalur hukum setelah permohonan praperadilan yang diajukannya ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jumat, 21 Agustus 2026.
Guru besar Universitas Airlangga (Unair) Prof Henri Subiakto menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menghadapi hambatan jika ingin kembali maju dalam Pilpres 2029.
Dino menyampaikan pandangannya melalui akun X miliknya. Cuitan tersebut diketahui dilihat pada Minggu, 13 September 2026.
Menurut Dokter Tifa, Jokowi semestinya tidak melakukan manuver untuk mencari simpati.
Ia menyindir sikap Jokowi yang menurutnya merasa menjadi korban ketika publik mempertanyakan ijazah.
Isu tersebut mencuat dan kemudian viral di media sosial sejak September.
Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan membacakan putusan perkara sengketa syarat pendidikan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan respons terkait gugatan yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).
MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA Gibran dalam pertimbangan perkara PHPU Pilpres 2024 yang diajukan Denny Indrayana dkk.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih membuka kemungkinan adanya tindak lanjut melalui lembaga lain.
Bawaslu Surakarta menjelaskan proses verifikasi dokumen pendidikan Gibran saat pencalonan Pilkada 2020 serta kaitannya dengan putusan MK.
Jimly menilai persoalan administrasi pendidikan tidak semestinya menjadi fokus utama dalam menentukan seseorang layak memimpin negara. Menurut dia, keputusan akhir mengenai seorang calon presiden dan wakil presiden semestinya berada di tangan rakyat melalui pemilu.
DPR perlu terlebih dahulu memahami secara menyeluruh substansi putusan MK sebelum menentukan langkah yang akan ditempuh.
Politikus PKS, Mardani Ali Sera, terang-terangan mengapresiasi keberanian MK dalam mengambil keputusan tersebut.
Partai NasDem merespons beredarnya surat yang berisi usulan pemberhentian atau pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam dokumen tersebut tercantum nama anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Tonny Tesar.
Denny berharap DPR menindaklanjuti pertimbangan MK yang menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah SMA atau sederajat milik Gibran sebagai bukti pemenuhan persyaratan pendidikan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai belum mengakhiri perdebatan publik