.png){kind=small}
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus ditindaklanjuti melalui penggunaan hak angket maupun pembentukan pansus di DPR.
Salah satu pertemuan berlangsung dengan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, di Badan Legislasi DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026.
Politikus Partai Demokrat Andi Arief menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru membutuhkan pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR untuk mengklarifikasi persoalan ijazah SMA atau sederajat yang menjadi sorotan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
PKS siap menjembatani aspirasi masyarakat sipil ke DPR untuk mengkaji dan menindaklanjuti temuan MK terkait polemik Ijazah Gate.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 16 Oktober 2026. Menurut dia, polemik ijazah tersebut kembali mencuat karena adanya pihak yang menunggangi persoalan itu.
Pernyataan itu disampaikan Guntur Romli melalui video yang diunggah di akun X miliknya.
Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menantang mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir dalam persidangan lanjutan perkara dugaan ijazah palsu, Rabu, 28 Oktober 2026.
Salah satu perhatian PKS adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi bagian dari agenda Asta Cita pemerintah.
Bahlil Lahadalia menyatakan Golkar menghormati proses hukum terkait polemik ijazah Gibran usai putusan Mahkamah Konstitusi.
Jokowi dan ajudannya dijadwalkan bersaksi pada 5 November 2026 dalam sidang Roy Suryo, yang juga meminta ijazah asli dihadirkan.
Kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kota Surakarta, Jawa Tengah, didatangi sekelompok massa pada Rabu, 28 Oktober 2026.