Di-deadline hingga 11 April 2025, 11.114 Penyelenggara Negara Belum Lapor LHKPN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 11.114 penyelenggara negara belum melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 11.114 penyelenggara negara belum melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi malaporkan Purwanti Lee dan Gunawan Yusuf pemilik Sugar Group Company ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK mengatakan bahwa pihaknya mendalami kesepakatan direksi dan komisaris untuk mengakuisisi PT Jembatan Nusantara (JN)
Sekda Jakarta Marullah Matali dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta korupsi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan laporan Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta Marullah Matali terkait dugaan penyalahgunaan wewenang serta korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pengusaha Robert Priantono Bonosusatya
Dua saksi adalah Direktur HC dan Pengembangan PT Hutama Karya 2014-2020 Putut Aribowo dan Mantan Direktur Keuangan PT HK Realtindo, Bambang Joko Sutarto
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Vice President (VP) Keuangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada 2021, Susilo Prasojo.
Tim penasihat hukum Hasto, bernama Erna Ratnaningsih menanyakan tugas Arif yang berkaitan dengan pemantauan Harun Masiku.
Hal itu disampaikan Hasto saat skors sidang hari ini, setelah penyelidik KPK Arif Budi Raharjo memberikan keterangan
Penyitaan dilakukan karena diduga aset-aset tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana terkait
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terkait kasus dugaan gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.
KPK masih fokus untuk membuktikan perbuatan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang didakwa melakukan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku dan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), tepatnya di lantai 5 Gedung A Kompleks Kemenaker, Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025.
Penyidik lembaga antirasuah itu menggeledah Kantor Kemenaker pada Selasa ini.
Menaker menjelaskan bahwa kasus ini merupakan kasus lama yang telah berlangsung sejak tahun 2019.
KPK menduga korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait dengan pemerasan calon tenaga kerja asing (TKA) yang akan bekerja di Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita tiga mobil usai melakukan penggeledahan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Budi belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut soal lokasi yang digeledah dan apa saja temuan penyidik
KPK telah menahan tiga mantan direktur PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terkait dengan kasus tersebut pada tanggal 13 Februari 2025.
kasus tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dengan PT IAE