.png){kind=small}
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menggodok regulasi untuk melarang tahanan menggunakan penutup wajah saat diperiksa maupun proses penyidikan ketika dipamerkan di hadapan publik.
Sebagai penegak hukum, sudah selayak bila advokat mendapat perlindungan hukum atau impunitas dalam menangani perkara tindak pidana yang sedang ditanganinya
Pemeriksaan atas nama DMT (direktur di PT Primalayan Teknologi Persada), BDD (direktur utama di PT Quas Dasana Pradita), dan SL (direktur pemasaran dan keuangan PT Bali Maya Permai)
Mereka diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin kerja atau rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil tiga mantan staf khusus Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk diperiksa pada Rabu, 16 Juli 2025.
KPK memandang esensi pencekalan terhadap saksi berkaitan dengan proses penegakan hukum.
RKUHAP kembali menjadi sorotan setelah KPK menyuarakan protes terhadap salah satu ketentuan baru yang membatasi kewenangan pencegahan ke luar negeri hanya bagi tersangka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan hibah berupa enam bidang tanah kepada Pemerintah Kabupaten Badung, Bali.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi 17 poin kritis dalam Revisi Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (RKUHAP) yang tengah dibahas DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita hasil panen kelapa sawit milik mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi Abdurrachman, senilai kurang lebih Rp3 miliar.
KPK menahan empat pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam proses pengurusan RPTKA
KPK telah menggelar diskusi dengan sejumlah pakar dalam melakukan identifikasi sejumlah poin yang berpotensi menghambat kinerja lembaga antirasuah.
Ada produk-produk yang dihasilkan di MPR RI dan harus dikirim ke daerah-daerah sehingga membutuhkan pengiriman logistik.
KPK belum mau memerinci soal penyelidikan itu, karena kegiatan ini biasanya tertutup dan untuk pelaksanaannya dan baru disampaikan ketika naik ke tahap penyidikan.
Kasus tersebut tidak terpisahkan dengan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan laptop Chromebook.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto memastikan, proses pemeriksaan terhadap Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa bukan karena perlakuan istimewa atau diskriminatif.
Forum Dosen Hukum Pidana Indonesia menyampaikan keprihatinan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2025.
KPK mengungkap adanya praktik gratifikasi yang berkaitan dengan pengadaan jasa pengiriman logistik di lingkungan MPR
KPK menegaskan, proses penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji di lingkungan Kemenag masih berlangsung
Pemeriksaan bertempat di Polres Pematang Siantar, Sumatera Utara, yakni pada 2 Juli 2025.
Seorang berinisial MJ dari perusahaan farmasi yang telah dimintai keterangan untuk penyelidikan kasus tersebut.