.png){kind=small}
Pemisahan keserentakan tersebut untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih
Putusan MK ini menjadi representasi kehadiran negara dalam pemenuhan hak hidup dan hak atas kesehatan yang lebih baik bagi petugas pemilu
Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak menerima gugatan sengketa Pilkada Kota Bekasi 2024, Tri Adhianto dan Abdul Harris dinyatakan menang
Proses gugatan dari Paslon Nomor Urut 01, Heri Koswara dan Sholihin telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, KPU Kota Bekasi akan melakukan penetapan
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengakui partainya babak belur usai kontestasi Pemilu 2024.
PKS menyambut positif putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah tidak lagi digelar secara serentak
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang mengatur pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah menuai gelombang kritik dari sejumlah parpol.
Menurut Prasetyo, ada sejumlah bagian dalam amar putusan MK yang perlu dicermati oleh pemerintah.
Partai berlambang kepala burung garuda itu mengaku masih mengkaji lebih dalam terkait dampak dari putusan tersebut.
Putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah menuai kritik. DPR menilai keputusan ini langgar konstitusi dan ganggu siklus demokrasi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu keputusan DPR RI untuk menindaklanjuti soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu lokal.
Komisi II DPR hingga kini belum memiliki sikap terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan pihaknya tidak akan ada revisi UU MK buntut adanya putusan pemisahan pemilu nasional dan daerah.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang diajukan dalam perkara Nomor 87/PUU-XXIII/2025.
Adapun target ini masuk dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang berlangsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Partai NasDem menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 7 persen.
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini memusatkan perhatian pada pembahasan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah sama sekali tidak memiliki rencana untuk mengubah sistem pemilihan presiden (Pilpres) menjadi dipilih oleh MPR.
Kim Jong Un terpilih lagi jadi Presiden Korea Utara Maret 2026 dengan suara 99,93%. Ini analisis amandemen konstitusi Korut dan hubungannya dengan Korsel.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 7 T
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut RUU Pemilu ditargetkan rampung dalam 2,5 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.