.png){kind=small}
AHY sebelumnya menyinggung soal demokrasi, netralitas aparatur negara, hingga pergantian kekuasaan dalam pidatonya di kantor DPP Partai Demokrat, Sabtu, 5 September 2026.
Golkar dan PKS sepakat mengusulkan ambang batas parlemen sekitar 5 persen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
Partai Demokrat saat ini tengah mematangkan pembahasan terkait aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dengan merumuskan berbagai opsi alternatif.
Wacana kenaikan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5 persen dinilai bakal merombak total kalkulasi politik partai-partai menjelang Pemilu 2029.
Menurut Dasco, pembahasan masih berada di tahap awal. Komunikasi antarpartai pun akan terus dilakukan agar proses pembahasan RUU Pemilu
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut pertemuan sejumlah ketua umum partai politik yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu belum sampai pada tahap pengambilan keputusan.
PAN menyatakan keberatan jika ambang batas parlemen naik di atas 4 persen karena berpotensi bertentangan dengan putusan MK.
Pembahasan mengenai besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) masih menjadi bagian dari komunikasi antarpartai politik dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
PKB menyebut ambang batas parlemen 5 persen tetap proporsional dan relevan, sekaligus membuka ruang pembahasan dalam RUU Pemilu.
PAN mendukung usulan capres dan cawapres minimal diusung dua parpol untuk Pilpres 2029 setelah presidential threshold dihapus MK.
Wacana perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen untuk Pemilu 2029 masih menjadi bahan pembahasan di antara partai politik.
mekanisme fraksi gabungan dalam pembahasan sistem pemilu sebagai salah satu opsi untuk memberikan saluran representasi bagi suara pemilih dari partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold.
Anggota Komisi II DPR RI, Bambang Soesatyo, menilai usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen merupakan langkah yang patut dipertimbangkan secara matang.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, memberikan tanggapan terbuka mengenai usulan kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) hingga 7 persen yang digulirkan oleh Partai NasDem.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki ruang untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden melalui mekanisme sengketa pemilu.
Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, menanggapi gugatan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lain yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK).
Berdasarkan petitum yang diajukan, para pemohon tidak hanya meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan. Mereka juga meminta konsekuensi lebih jauh terhadap status Gibran sebagai Wakil Presiden.
Pemerintah mengikuti pembahasan ambang batas parlemen dan presiden antarparpol sambil menunggu agenda resmi revisi UU Pemilu.
Survei Poltracking mencatat 49,7 persen publik masih percaya parpol, tetapi 66,8 persen tidak merasa dekat dengan partai politik.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan pembahasan mengenai besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) kepada DPR RI bersama pemerintah.
Ia mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Mahfud untuk menanyakan kemungkinan mantan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 itu mempertimbangkan diri menjadi pemohon dalam perkara tersebut.