.png){kind=small}
Jika RUU KUHAP tidak disahkan pada tahun ini, aparat penegak hukum akan kehilangan legitimasi dalam melakukan upaya paksa
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset kini resmi tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2025–2026.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Kawendra Lukistian, menegaskan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menunjukkan kepekaan pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat.
Menkum Supratman Andi Agtas, menegaskan Badan Pengaturan (BP) BUMN berbeda peran dengan Badan Pengelola Danantara.
Komisi VI DPR RI memastikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan resmi bertransformasi menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.
Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi nasional di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Kamis, 30 Oktober 2025.
Presiden KSPI sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menggelar aksi mogok nasional apabila pemerintah dan pengusaha tidak mengabulkan tuntutan kenaikan upah minimum tahun 2026.
Rencana pemerintah untuk melakukan penyederhanaan nominal rupiah atau redenominasi kembali menjadi bahan pembicaraan hangat publik.
Ada pemandangan tak biasa dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta, Selasa, 11 November 2025.
Revisi KUHAP siap disahkan Paripurna DPR pekan depan! Ini kunci sinkronisasi dengan KUHP baru dan memperkuat hak hukum tersangka/terdakwa.
14 substansi RUU KUHAP siap disahkan Paripurna DPR! RUU ini fokus ke keadilan restoratif, hak korban, dan modernisasi hukum acara pidana Indonesia
Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR, membantah hoaks RUU KUHAP yang menyebut Polisi bisa menyadap dan blokir rekening sepihak tanpa izin pengadilan.
Menkum Supratman Andi Agtas menegaskan, ketentuan MK terkait larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil akan dimasukkan secara tegas dalam RUU Polri yang tengah disiapkan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, salah satu isu yang menjadi pembahasan dalam RUU Polri adalah mengenai ketentuan usia pensiun.
Padahal, sebelumnya RUU ini sempat masuk sebagai salah satu regulasi yang dianggap strategis dalam agenda legislasi nasional.
Gagasan memasukkan konsep Koalisi Permanen ke dalam RUU Pemilu yang rencananya dibahas pada Januari 2026 dinilai berpotensi membatasi ruang gerak parpol jauh sebelum pelaksanaan Pilpres 2029
Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dalam rapat yang digelar, Kamis, 15 Januari 2026.
DPR RI bersama Badan Keahlian (BK) DPR RI membedah progres penyusunan Naskah Akademik (NA) RUU Perampasan Aset sekaligus RUU Hukum Acara Perdata (HAPer).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah sama sekali tidak memiliki rencana untuk mengubah sistem pemilihan presiden (Pilpres) menjadi dipilih oleh MPR.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memastikan pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK akan mengedepankan prinsip meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna.
Sufmi Dasco Ahmad ungkap progres RUU Perampasan Aset! DPR sedang susun naskah akademik & sinkronisasi KUHP-Tipikor. KPK dukung penuh pemulihan kerugian negara.
