.png){kind=small}
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 7 T
Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi memulai pembahasan Revisi Undang-Undang Polri atau RUU Polri pada Senin, 25 Mei 2026.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah sepakat untuk tidak mengubah syarat pendidikan minimum bagi calon anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Polri menjadi Undang-undang.
Komisi II DPR RI berencana melakukan safari politik ke sejumlah partai politik dalam rangka menyerap berbagai masukan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan pihaknya akan mempelajari usulan MUI terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pidana LGBT apabila nantinya resmi diajukan ke parlemen.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan, proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih terus berlangsung.
Menurut Ferdinand, substansi yang disampaikan Gibran bukan menjadi persoalan utama. Ia justru menyoroti konteks politik di balik pernyataan tersebut.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea memperingatkan partai politik yang dinilai tidak serius dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan.
Presiden Prabowo Subianto tidak secara khusus menyebut anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) ketika menyampaikan pidato Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya menargetkan RUU Perampasan Aset dapat disahkan sebelum Desember 2026.
Komisi III DPR RI terus membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset. Legislator menargetkan beleid tersebut dapat disahkan paling lambat Desember 2026.
Para sekjen partai politik bertemu membahas masukan RUU Pemilu sebelum Komisi II DPR memulai pembahasan perubahan UU Pemilu.
Aksi unjuk rasa terkait tuntutan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan kembali digelar pada 27 Agustus 2026. Demonstrasi tersebut rencananya berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta.
Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, mengaku mengalami pemblokiran rekening bank saat berada di Jakarta untuk memimpin aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terus dikebut. DPR menargetkan regulasi tersebut dapat diselesaikan paling lambat pada Desember 2026.
Komisi III DPR RI terus mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dan menargetkan regulasi tersebut dapat diselesaikan paling lambat pada Desember 2026.
Simak rincian demo 27 Agustus 2026 di DPR RI. AMPB tuntut RUU Perampasan Aset, RMP4 dukung MBG, dan GERAM bawa 10 tuntutan.
Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia (SDI), Arif Nurul Imam, memberikan imbauan kepada massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang berencana menggelar unjuk rasa di Gedung DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Puan Maharani tegaskan DPR RI siap terima aspirasi massa aksi demonstrasi 27 Agustus 2026 dan imbau peserta jaga ketertiban tanpa kericuhan.
Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok menghadiri Rapat Paripurna Ke-3 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.