.png){kind=small}
Simak rincian demo 27 Agustus 2026 di DPR RI. AMPB tuntut RUU Perampasan Aset, RMP4 dukung MBG, dan GERAM bawa 10 tuntutan.
DPR RI menargetkan RUU Perampasan Aset rampung dan disahkan menjadi Undang-Undang pada 15 Desember 2026. Simak rincian pembahasannya di sini.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, menuntut pertanggungjawaban tegas dari jajaran pimpinan DPR RI terkait penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen pimpinan DPR untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset sesuai target waktu yang telah disepakati.
Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, membeberkan hasil audiensi resmi bersama pimpinan DPR RI di hadapan massa unjuk rasa di luar Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.
Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan penjelasan mengenai alasan dirinya bersama Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati tidak ikut menemui perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dalam audiensi terkait RUU Perampasan Aset pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan sejumlah kategori aset yang berpotensi dikenakan perampasan dalam revisi Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang merusak kamera CCTV saat kericuhan terjadi setelah aksi demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Kamis, 27 Agustus 2026.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengingatkan agar pembahasan RUU Perampasan Aset tidak disusupi kepentingan tertentu yang justru dapat menghambat proses pengesahannya.
PDI Perjuangan (PDI-P) menjadi sorotan setelah nama Ketua DPR RI Puan Maharani tidak tercantum dalam surat komitmen penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap rencana pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
Komisi III DPR RI membeberkan perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Komisi III DPR RI mengungkapkan daftar 13 tindak pidana yang berpotensi dikenai perampasan aset dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset yang tengah disusun.
Masyarakat diminta bersabar terkait akses dokumen resmi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Menko Muhaimin Iskandar mendesak DPR segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat demi kepastian hukum serta perlindungan masyarakat adat.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz memproyeksikan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 akan mulai bergulir pada Juni 2027.
Rocky mengatakan dirinya mendukung percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Namun, ia berbeda pandangan dengan tuntutan yang turut memasukkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana tertentu.
Komisi III DPR menilai era Prabowo lebih demokratis dan memastikan RUU Perampasan Aset mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini jauh lebih demokratis dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Menurut Dasco, pembahasan masih berada di tahap awal. Komunikasi antarpartai pun akan terus dilakukan agar proses pembahasan RUU Pemilu