.png)
Presiden RI Prabowo Subianto
fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto menggulirkan wacana reshuffle atau mengganti jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah jika mereka tidak bisa bekerja dengan benar untuk rakyat. Isu perombakan Kabinet Merah Putih itu pertama kali digulirkan oleh Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Lahir (harlah) Ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Gelora Bung karno, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 5 Februari 2025.
Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengatakan, wacana perombakan pejabat di Kabinet Merah Putih muncul bukan tanpa alasan.
"Publik tentu akan setuju jika dilakukan reshuffle, bukan hanya itu menjadi hak prerogatif presiden. Tapi juga menjadi harapan publik jika menteri-menterinya kinerjanya jeblok atau buruk," kata Lili saat dikonfirmasi, Jumat 7 Febuari 2025.
Dia mengatakan, presiden memiliki kriteria tertentu dalam menentukan reshuffle, antara lain faktor pakta integritas, loyalitas pada presiden, serta tercapainya target yang ditetapkan. Selain itu, kata dia, hasil survei juga dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan ini.
"Tentu presiden punya kriteria atau ukuran untuk melakukan reshuffle, antara lain pakta integritas, tidak loyal pada presiden, punya agenda sendiri, target tidak tercapai, bisa juga merujuk pada hasil survei," katanya.
Lili mengatakan, jika reshuffle dilakukan secara objektif dan sesuai dengan harapan publik, hal itu akan memberikan dampak positif bagi Presiden Prabowo.
"Saya kira kalau reshuffle-nya objektif, sesuai dengan harapan publik, akan berdampak positif pada presiden itu sendiri. Publik semakin trust dan approval rating tentang kepuasan akan terjaga," ungkapnya.
Baca Juga
Dengan demikian, reshuffle kabinet tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, tetapi juga untuk menjaga citra dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo.
(Fajar Ilman)
