fin.co.id - Isu matahari kembar mencuat buntut sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Waketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menepis itu tersebut.
Jazilul meminta agar silaturahmi menteri itu tidak perlu dipolitisasi. Menurutnya, publik pun telah mengetahui mana yang tulus atau tidak.
"Sudahlah, kita tidak usah mempolitisasi halalbihalal. Kita publik sudah bisa menilai semuanya mana yang tulus, mana yang tidak. Mana itu peristiwa politik, mana peristiwa halalbihalal," kata Jazilul, Selasa 15 April 2025.
Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan, tidak ada 'matahari kembar' dalam konstitusi saat ini.
"Di dalam konstitusi kita tidak memungkinkan ada matahari kembar. Tidak ada itu," ujarnya.
"Kalau itu dianggap matahari kembar, ya tidak, karena konstitusinya itu, bukan kembar. Itu ada di presiden," katanya.
Dia meminta, agar kegiatan silaturahmi tersebut dimaknai secara positif. Menurutnya, tak perlu mencurigai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan halal bihalal.
Baca Juga
"Maksud saya ambil positifnya saja bahwa silaturahmi itu positif kepada siapa pun. Makanya jangan politisasi halalbihalal. Maksud saya begitu kan kita tidak tahu sebelum bicaranya kalau kita curiga orang bertemu, justru kalau tidak ada silaturahmi di negeri ini malah rusak ya kan," katanya.
(Anisha Aprilia)