Dedi Mulyadi Audit Investigatif Yayasan Bodong Penerima Dana Hibah

fin.co.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya akan melakukan audit investigatif hingga membuat pelaporan terkait yayasan diduga bodong yang menerima hibah pendidikan dari Pemprov Jabar.

"Kami akan melakukan audit investigatif, setelah audit investigatif akan kita serahkan pada penyidik," ujar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Bandung, Senin 28 April 2025.

Langkah ini, kata Dedi Mulyadi, dilakukan untuk memastikan distribusi dana hibah pesantren pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar 2026 tepat sasaran.

Sebelumnya, ia memangkas dana hibah pesantren pada APBD 2025 dengan alasan perbaikan sistem tata kelola bantuan hibah yang selama ini dinilai tidak merata. Selain itu ia menyinggung soal temuan adanya yayasan bodong yang selama ini menerima bantuan dengan nilai fantastis.

Dedi Mulyadi juga secara terbuka menjelaskan alasan dibalik penghentian sementara penyaluran dana hibah dari Pemprov Jabar ke sejumlah yayasan, termasuk pendidikan berbasis keagamaan. Padahal dana hibah tersebut selama ini digunakan untuk membantu operasional madrasah dan pesantren di berbagai daerah.

Ia menyebut selama ini dana hibah hanya mengalir ke yayasan-yayasan tertentu yang memiliki kedekatan politik atau akses langsung ke pemimpin daerah.

Lebih parah lagi, menurut dia, ada yang bahkan nekat membentuk yayasan fiktif demi mengeruk dana hibah.

"Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan, sehingga saya hentikan dulu. Ke depan, bantuan akan berbasis program pembangunan, bukan aspirasi atau kedekatan politik," kata Dedi Mulyadi dalam keterangan di Bandung, Minggu (27/4).

Adanya tindakan yang menyebabkan dana hibah pada yayasan pendidikan tidak merata dan salah sasaran, membuat dirinya menghentikan sementara salah satu pos dana hibah dari Jabar tersebut, sampai rampungnya verifikasi institusi pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jabar.

"Rencana ini pun sudah didukung oleh DPRD Jabar," ucap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.