Ara Fokus Perbaiki Rumah Tak Layak Huni Lewat Program BSPS 2025

fin.co.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan menjadi prioritas utama dalam anggaran 2025. Program ini menyasar perbaikan rumah tidak layak huni di kawasan pesisir, perdesaan, hingga perkotaan.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu, 30 April 2025, Menteri Ara menyebut BSPS terbukti bermanfaat dan mendapat banyak dukungan dari DPR, DPD, hingga kepala daerah.

“Kami menaikkan anggaran BSPS meski ada kebijakan efisiensi. Target unit yang awalnya 34.289 ditingkatkan jadi 38.504, atau 31,4 persen dari alokasi program fisik,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa program ini akan terus diperkuat dengan catatan prosedur dan kualitas pelaksanaan dijaga secara ketat. “Kalau BSPS dijalankan dengan benar, hasilnya luar biasa bagi rakyat,” tegasnya.

Selain BSPS, Kementerian PKP juga memberi perhatian besar pada aspek pengawasan. Anggaran untuk Inspektorat Jenderal (Itjen) meningkat dari Rp9 miliar menjadi Rp14,61 miliar guna memperketat pengawasan terhadap proyek hunian.

“Kami bahkan sudah meluncurkan layanan pengaduan 911 di PKP karena masih banyak pengembang yang tidak komitmen,” ujar Ara.

Sebagai bentuk pengawasan berkelanjutan, pemerintah juga berencana membentuk asosiasi penghuni rumah susun, apartemen, dan rumah subsidi. Menurut Ara, kehadiran asosiasi ini penting agar ada keseimbangan antara pengembang dan masyarakat.

“Negara harus hadir memberi ruang bagi suara warga dalam mengawal hunian yang layak dan adil,” tandasnya. (*)