.png)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di Bandung. ANTARA/Ricky Prayoga
fin.co.id - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud menyindir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) sebagai Gubernur konten.
Sindiran itu dia sampaikan dalam rapat antara sejumlah gubernur dan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 29 April 2025.
"Yang saya hormati Bu Wamendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, Gubernur Konten. Mantap nih Kang Dedi. Dan seluruh pejabat eselon I Kemendagri yang hadir. Bupati, wali kota via Zoom," ujar Rudy Mas'ud.
Rudy Mas'ud lalu melanjutkan pemaparannya hingga sampai akhir. Kemudian Dedi Mulyadi diberikan kesempatan merespon pernyataan Rudi Mas'ud.
Dedi Mulyadi bilang, konten-konten yang dia publis di media sosialnya berdampal baik bagi belanja iklan.
"Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur Konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan," ujar Dedi.
Dedi mengatakan bahwa, biasanya belanja iklan capai Rp 50 miliar. Namun dengan adanya konten-kontennya, bisa hemat biaya berkali lipat.
Baca Juga
"Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp 50 miliar. Sekarang cukup Rp 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih," imbuh dia.
Respon Ketua DPRD Jabar :
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono mengingatkan Dedu Mulyadi harus tetap melibatkan media massa dalam penyebarluasan informasi dan publikasi berkualitas.
Dia khawtirkan, konten-konten sepihak Pemerintah Jabar berakibat pada menurunnya sebaran informasi atau publikasi yang berkualitas.
"Media merupakan salah satu instrumen dari pentahelix dan pilar keempat demokrasi. Karenanya, keberadaan media, khususnya media massa, harus diperankan dalam sebaran informasi," kata Ono di Bandung, Selasa malam.
Ono menegaskan Pemprov Jabar harus menjaga kemitraan dengan media massa dalam menyebarkan pemberitaan yang utuh, faktual, dan berimbang, karena media massa, telah memiliki standar kode etik dalam mempublikasikan berita.
"Media massa memiliki kode etik jurnalistik yang menjamin akurasi dan kredibilitas berita. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah," ujar Ono.
Diakui Ono, dalam era digital seperti saat ini, media sosial memang menjadi saluran komunikasi yang cepat dan menjangkau banyak orang.
