.png)
Presiden RI Prabowo Subianto akan menaikkan gaji hakim agar tidak bisa disogok. Ia optimis apabila hal itu dilakukan maka penegakan hukum bisa dilakukan dengan baik.
fin.co.id - Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensat) menilai, deklarasi dukungan dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada Presiden Prabowo Subianto untuk Pilpres 2029 sebagai tanda kuat bahwa reshuffle kabinet sudah dekat.
Hensat menyebut dukungan tersebut bukan sekadar ekspresi loyalitas, melainkan strategi politik pragmatis untuk mengamankan kursi di kabinet.
"Ini strategi klasik. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah sekutu yang loyal, dan dukungan yang dikeluarkan para partai besar ini sudah jelas bahwa reshuffle sebentar lagi akan berlangsung," kata Hensat kepada wartawan, Minggu 4 Mei 2025.
Ia menambahkan, deklarasi ini menunjukkan adanya "kegaduhan politik" di antara partai koalisi yang berebut pengaruh.
"Ini terlihat seperti mereka tahu kalau enggak gerak cepat, bisa kehilangan slot di kabinet," katanya.
Hensa juga menilai, waktu deklarasi ketiga partai tersebut terlalu dini untuk konteks Pilpres 2029.
Baca Juga
Ia menilai, partai-partai besar seperti Golkar, PAN, dan PKS seharusnya memanfaatkan dihapuskannya presidential threshold menjadi 0 persen untuk lebih berani mengusung ketua umum mereka sebagai calon presiden, alih-alih hanya fokus mempertahankan posisi di kabinet.
"Pilpres 2029 masih jauh, dan dengan presidential threshold nol persen, partai-partai besar ini seharusnya punya nyali buat calonin ketum mereka," kata Hensa.
Ia mengingatkan, deklarasi yang terlalu dini bisa memunculkan persepsi bahwa partai-partai ini kurang memiliki visi jangka panjang.
"Kalau fokusnya hanya mempertahankan kursi, bisa-bisa kehilangan momentum pada saat Pilpres 2029 nanti, terlebih lagi publik saat ini semakin kritis," kata Hensa.
Untuk itu, Hensa menyarankan publik juga terus menunggu apa reaksi dari Prabowo terkait dukungan tersebut.
Bisa jadi, menurutnya, dukungan dari tiga partai ini sebagai tanda bahwa akan ada peta politik baru atau masuknya anggota baru ke dalam koalisi.
"Prabowo punya gaya kepemimpinan yang suka kejutan. Bisa jadi reshuffle ini bukan cuma soal ganti menteri, tapi juga bikin peta politik baru. Kita lihat aja, apakah partai-partai ini beneran aman atau tidak," pungkas Hensat. (Anisha Aprilia)
