.png)
Gedung Merah Putih KPK.
fin.co.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto mengusulkan agar partai politik (parpol) diberikan dana besar oleh pemerintah. Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"KPK adalah memberikan rekomendasi pendanaan terhadap partai politik. Agar partai politik itu dibiayai dari APBN," kata Fitroh dikutip, Jumat, 16 Mei 2025.
Alasannya, kata dia, faktor utama korupsi adalah besarnya cost politik untuk menjadi pejabat. Dia mengatakan, setiap pejabat memiliki pemodal dan mengeluarkan dana yang besar.
"Seluruh proses dalam baik proses pemilihan anggota legislatif dan pemilihan pejabat-pejabat publik itu dicover oleh partai politik," kata Fitroh.
Kemudian, agar proses pemilihan untuk memilih calon legislatif dan calon eksekutif melalui proses seleksi.
"Kedua tadi sudah saya singgung, rekrutmen untuk memilih calon legislatif, maupun calon eksekutif itu betul-betul harus melalui proses seleksi, ada asesmen," katanya.
Proses asesmen itu, kata Fitroh, diutamakan calon yang memiliki integritas. Karera sulit untuk membangun kesadaran antikorupsi tanpa integritas.
Baca Juga
"Itu tadi dimulai dengan menyaring calon yang memang satu yang diutamakan memiliki integritas. Baru bicara tentang kapasitas, karena kalau bicara kapasitas kecerdasan kepintaran otak, tanpa memiliki integritas ya sangat sulit untuk membangun kesadaran antikorupsi," jelasnya.
Apalagi, kata Fitroh, menjadi pejabat memiliki peluang besar, kesempatan besar untuk mencuri uang rakyat.
"Untuk mencuri, menggunakan uang yang bukan haknya. kalau tidak memiliki integritas yang kuat, menurut saya sangat sulit," imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Fitroh menjelaskan usulan ini pun telah disampaikannya ketika menjalani fit and proper test pencalonan untuk pimpinan KPK.
Ketika itu, ia menjelaskan penyebab utama terjadinya korupsi.
"Saya dengan tegas menjawab sistem politik yang menjadi faktor utama menurut saya, sehingga terjadi korupsi yang cukup masif," tuturnya.
Menurutnya sistem politiklah yang menjadi penyebab utama para calon pemimpin mulai dari kepala desa hingga presiden membutuhkan modal besar. Disitulah muncul penanam modal yang menyuntikan dana atau pemodal.
"Dengan sistem politik yang ada kita bisa saksikan bersama tak bisa dipungkiri mereka harus mengeluarkan modal yang sangat besar," tegasnya.
