fin.co.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal menindaklanjuti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya penyimpangan pada proyek pembangunan sekolah. Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) II Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK mengungkap adanya deviasi minus 31 persen dalam pembangunan sekolah termasuk Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Cikini, Jakarta Pusat.
"Apa pun yang menjadi temuan KPK kami akan segera menindaklanjuti," kata Pramono di RSUD Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin, 26 Mei 2025.
Pramono mengatakan, berdasarkan temuan KPK ada beberapa sekolah yang pembangunannya tidak rampung tepat waktu. Dia mengatakan, sejumlah sekolah yang ditinjau KPK yakni pembangunan TK Negeri, SD Negeri 01 dan 02 Cikini, dan Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Mei 2025.
"Apa yang menjadi temuan KPK karena pasti ada sesuatu harusnya kan bulan April, bulan Mei ini, April kemarin selesai ada yang Desember, ada yang April mudur-mudur kan," katanya.
Pramono meminta kepada Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta agar temuan KPK tersebut dijadikan atensi. "Saya sudah bicara dengan Ibu Kepala Dinas Pendidikan yang baru supaya memberikan atensi terhadap apa yang menjadi temuan KPK," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, temuan ini mencuat saat tim KPK mengunjungi beberapa lokasi proyek pendidikan yang dibiayai APBD DKI tahun 2024, dengan nilai kontrak mencapai Rp262 miliar. Dari enam paket proyek, salah satu yang paling bermasalah adalah USB SMA Cikini senilai Rp61 miliar, yang progres pembangunannya masih jauh dari target.
Ketertinggalan pekerjaan berdampak langsung terhadap proses belajar mengajar. Para siswa SDN 01 dan 02 Cikini sejak Mei 2024 terpaksa direlokasi ke sekolah lain, berbagi ruang dan waktu belajar dengan siswa lain di SDN 03 dan 05 Gondangdia. Jam pelajaran dipadatkan, efektivitas belajar pun menurun.
Baca Juga
“Kita bicara soal hak anak atas pendidikan yang layak. Keterlambatan proyek ini bukan sekadar angka, tapi soal masa depan generasi penerus,” kata Kepala Satgas II Korsup Wilayah II KPK Dwi Aprilia Linda Astuti dalam keterangan tertulis, Sabtu, 24 Mei 2025.
Awalnya, seluruh proyek direncanakan rampung pada 31 Desember 2024. Namun, hingga April 2025, progres pembangunan di USB SMA Cikini baru 69,11 persen.
Dengan berbagai alasan teknis, Dinas Pendidikan DKI memperpanjang waktu pelaksanaan hingga 22 Juni 2025, setelah melalui tujuh kali revisi (adendum) kontrak.
Kondisi serupa terjadi di proyek rehabilitasi total SDN Duri Pulo 01–10, yang progresnya juga stagnan di angka 69,13 persen.
Namun, di tengah sorotan tersebut, ada dua proyek yang telah diserahterimakan pada 9 April 2025: SDN Kampung Bali 01 dan SDN Pasar Baru 01/03/05 serta TK Negeri Sawah Besar.
Sementara dua lainnya mendekati tahap akhir: KBN dan PKBMN 29 Cempaka Baru (91,43 persen) dan SDN Karang Anyar 01/02/05/06/08 (95,35 persen
Secara keseluruhan, rata-rata progres dari enam proyek hanya 84,90 persen, dengan beberapa titik masih jauh dari penyelesaian.
“Kita butuh perencanaan yang lebih matang, evaluasi metode pemaketan, dan pengawasan melekat yang konsisten,” tegas Linda.