.png)
fin.co.id - Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas. Kementerian Luar Negeri Yordania melayangkan kecaman keras terhadap Israel atas pelarangan kunjungan sejumlah menteri luar negeri negara Arab ke wilayah Palestina. Yordania menyebut keputusan itu tidak hanya arogan, tapi juga melanggar hukum internasional yang seharusnya dihormati oleh setiap negara, apalagi oleh pihak yang menguasai wilayah konflik.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis Sabtu, 31 Mei 2025, pihak Yordania menegaskan bahwa Israel telah bertindak semena-mena dengan menghalangi delegasi gabungan dari Liga Arab (LAS) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengunjungi Ramallah, Tepi Barat. Rombongan itu sedianya akan bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.
“Keputusan Israel mencegah kunjungan ke Ramallah merupakan pelanggaran nyata terhadap kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Yordania.
Tak hanya itu, pernyataan tersebut juga menyebut bahwa tindakan Israel menunjukkan “tingkat arogansi dan ketidakpatuhan terhadap hukum internasional yang sangat memprihatinkan.” Pihak Yordania menilai bahwa langkah ini bisa memperburuk ketegangan dan menyulitkan proses diplomasi damai di kawasan yang sudah lama bergejolak.
Akibat larangan tersebut, delegasi yang terdiri dari para diplomat tinggi negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Turki, dan tentu saja Yordania, akhirnya membatalkan kunjungan penting yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Padahal, pertemuan itu dirancang untuk membahas solusi konkret atas eskalasi konflik yang makin memanas di Palestina.
Dikutip dari The Times of Israel, larangan tersebut diberlakukan tepat sehari sebelum rombongan dijadwalkan mendarat di Tepi Barat. Para menteri luar negeri itu semula akan melakukan kunjungan pada Minggu, 1 Juni 2025 dalam rangka dialog langsung dengan pemerintah Palestina, sekaligus bentuk dukungan politik terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Langkah Israel ini dikhawatirkan memperburuk citra negara tersebut di mata komunitas internasional, terutama di tengah tekanan global terkait tindakan-tindakan Israel terhadap wilayah pendudukan. Beberapa analis politik menilai bahwa insiden ini merupakan bentuk penolakan terbuka Israel terhadap keterlibatan dunia Arab dalam proses perdamaian.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Israel terkait tuduhan tersebut. Namun, insiden ini kembali menunjukkan betapa kompleks dan sensitifnya persoalan politik di wilayah Timur Tengah, terutama dalam hal hubungan Israel-Palestina. (Antara)
