.png)
fin.co.id - Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Kabinet Merah Putih (KMP) berbondong-bondong mengajukan permintaan tambahan anggaran untuk Tahun 2026. Permintaan tambahan anggaran ini disampaikan dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan komisi terkait di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025.
Mereka mengajukan tambahan anggaran itu karena dinilai pagu indikatif yang diberikan masih jauh dari kebutuhan riil untuk menjalankan program-program prioritas Presiden Prabowo Subanto.
Dari sekian banyak kementeria dan lembaga yang mengajukan penambahan anggaran, Polri paling tinggi yakni Rp63,7 triliun.
Siapa saja yang mengajukan penambahan anggaran pada pagu 2026:
1. Polri
Polri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 63,7 triliun. Pagu indikatif yang diterima sebesar Rp 109,6 triliun masih jauh dari total kebutuhan sebesar Rp 173,4 triliun.
“Kebutuhan anggaran sesuai surat Kapolri sebesar Rp 173,4 triliun. Masih ada kekurangan sebesar Rp 63,7 triliun,” ujar Asrena Kapolri Komjen Wahyu Hadiningrat di Kompleks DPR RI, Senin, 7 Juli 2025.
2. Kejaksaan Agung (Kejagung)
Kejaksaan mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp18,5 triliun.
Plt Jaksa Agung Muda Pembinaan, Narendra Jatna menyampaikan, pagu indikatif tahun 2026 untuk Kejaksaan Agung hanya Rp8,9 triliun, padahal kebutuhan riil mencapai Rp27,4 triliun.
“Sehingga terjadi defisit Rp18,52 triliun atau sebesar 67,4 persen,” kata Narendra.
3. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam)
Menko Polhukam Budi Gunawan juga menyampaikan keberatan terhadap rendahnya pagu anggaran. Dari pagu indikatif Rp126,5 miliar, Kemenko Polhukam mengusulkan anggaran sebesar Rp728,8 miliar.
"Saat ini belum terdapat alokasi untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan, padahal fungsi ini merupakan inti peran Kemenko sebagai pengampu operasional lintas sektor maupun kementerian dan lembaga. Menyadari ketimpangan antara mandat strategis dan ketersediaan anggaran, kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp728,8 miliar," kata Budi dalam rapat Banggar.
4. Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenko Kumham Imipas)
