Dana Bansos Lari ke Judi Online, 571 Ribu Warga Terancam Kehilangan Hak Bantuan!

news.fin.co.id - 16/07/2025, 18:42 WIB

Dana Bansos Lari ke Judi Online, 571 Ribu Warga Terancam Kehilangan Hak Bantuan!

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono - Fajar Ilman -

fin.co.id - Kasus penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) kembali mencuat. Kali ini, dugaan keterlibatan 571 ribu penerima bansos dalam aktivitas judi online (judol) tengah menjadi sorotan. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa Kementerian Sosial telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Siapa yang Menyampaikan Temuan Ini?

Pernyataan resmi disampaikan oleh Wamensos Agus Jabo Priyono pada Rabu, 16 Juli 2025. Ia mengungkapkan bahwa Kemensos telah menyerahkan data penerima bansos kepada PPATK untuk dilakukan pencocokan dengan database transaksi judi online. Proses ini disebut sebagai langkah awal dalam menyelidiki potensi penyalahgunaan dana bantuan negara.

“Kita ini datang ke PPATK, menyerahkan data-data kita supaya dicek, ada masalah apa di rekening-rekening ini,” kata Agus kepada wartawan.

Advertisement

Apa yang Ditemukan PPATK?

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana membenarkan adanya indikasi keterlibatan sekitar 500 ribu penerima bansos dalam praktik judi online. Temuan ini berasal dari verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dilakukan lewat data transaksi dari salah satu bank yang bekerja sama dengan PPATK.

“Baru satu bank. Jadi kita cocokkan NIK-nya. Ternyata memang ada penerima bansos yang juga menjadi pemain judi online,” ungkap Ivan dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Kamis, 10 Juli 2025.

Kapan Investigasi Ini Dimulai?

Proses investigasi berlangsung setelah adanya kekhawatiran dari Kemensos terhadap distribusi bansos yang dianggap bermasalah. Dugaan ini memicu koordinasi antara Kemensos dan PPATK untuk melakukan pencocokan data dan melacak potensi penyalahgunaan bantuan negara.

Di Mana Investigasi Ini Dilakukan?

Koordinasi antara Kemensos dan PPATK dilakukan secara nasional dengan menggunakan data perbankan serta catatan NIK dari para penerima bantuan. Salah satu lokasi penting yang terlibat dalam penyampaian informasi adalah Gedung DPR RI di Jakarta, tempat PPATK menyampaikan perkembangan investigasi kepada publik.

Mengapa Dugaan Ini Perlu Diselidiki Lebih Lanjut?

Wamensos menekankan bahwa meski jumlahnya signifikan, temuan ini masih bersifat indikatif dan membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Verifikasi menyeluruh diperlukan karena dalam beberapa kasus, penerima bansos bisa saja tidak menyadari rekening atau perangkat komunikasinya digunakan untuk aktivitas ilegal.

Advertisement

“Bisa saja misalkan rekeningnya dipakai, atau mereka nggak tahu kalau itu judi. Bisa juga HP-nya dipinjam oleh pihak lain,” jelas Agus.

Ia juga mengakui bahwa bansos disalurkan melalui banyak bank, termasuk BRI dan hampir semua lembaga keuangan besar, sehingga perlu audit menyeluruh untuk memastikan keabsahan transaksi.

Sigit Nugroho
Sigit Nugroho
Penulis

Penulis FIN.CO.ID