Laba Bersih Merosot, BUMN Karya di Ujung Tanduk

fin.co.id – Setelah menjadi tulang punggung pembangunan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) selama satu dekade terakhir, kinerja keuangan dan operasional BUMN Karya kini berada dalam sorotan tajam. 

Terbaru, laporan keuangan kuartal I 2025 menunjukkan performa negatif dari sejumlah perusahaan konstruksi pelat merah, seperti PT PP (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Tak hanya mencatatkan penurunan pendapatan dan laba, keempat perusahaan ini juga masih terbebani utang dalam jumlah besar, meskipun ada tren penyusutan liabilitas.

Deretan Angka Merah di Laporan Keuangan BUMN Karya

Berdasarkan laporan yang dirilis per kuartal I 2025:

PT PP (Persero) Tbk (PTPP):
• Utang: Rp 41,1 triliun
• Pendapatan: Turun dari Rp 4,6 triliun (Q1 2024) menjadi Rp 3,5 triliun
• Laba bersih: Turun dari Rp 94,6 miliar menjadi Rp 59,38 miliar

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI):
• Utang: Menurun tipis menjadi Rp 24,8 triliun dari Rp 25,3 triliun
• Pendapatan: Menyusut dari Rp 2,6 triliun menjadi Rp 1,6 triliun
• Laba bersih: Anjlok dari Rp 10,15 miliar menjadi Rp 316 juta

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA):
• Utang: Turun menjadi Rp 50,04 triliun dari Rp 51,6 triliun
• Laba kotor: Menyusut dari Rp 284 miliar menjadi Rp 231 miliar
• Laba per saham: Rp 19,57, dengan total laba entitas induk Rp 780,1 miliar

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT):
• Utang: Turun dari Rp 69,2 triliun menjadi Rp 68,1 triliun
• Pendapatan: Menyusut dari Rp 2,1 triliun menjadi Rp 1,3 triliun
• Rugi bersih: Membengkak dari Rp 939,55 miliar menjadi Rp 1,24 triliun

Dari keempatnya, Waskita Karya mencatat kerugian paling besar, sementara ADHI hanya mencatatkan laba tipis nyaris menyentuh titik impas. 

Tren umum menunjukkan bahwa penurunan pendapatan menjadi penyebab utama merosotnya laba bersih, di tengah tekanan pembiayaan utang dan proyek yang belum sepenuhnya produktif.

Ditekan Presiden: “Swasta Lebih Efisien dari BUMN”

Kinerja negatif BUMN Karya rupanya tak luput dari perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dalam berbagai kesempatan, orang nomor satu di Indonesia itu melontarkan kritik tajam terhadap performa perusahaan konstruksi negara tersebut.

Terbaru, saat menutup acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, 12 Juni lalu, Prabowo menyebut bahwa BUMN Karya tertinggal jauh dari perusahaan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Ia bahkan menilai swasta lebih efisien, inovatif, dan mampu menyelesaikan proyek tepat waktu serta hemat anggaran.

“Mereka (swasta) juga dapat mencapai prestasi tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar,” tegas Prabowo.

Bukan hanya masalah efisiensi, Prabowo juga menyinggung ketergantungan BUMN Karya terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN). 

Ia menyayangkan pola kerja perusahaan yang terlalu mengandalkan suntikan dana pemerintah, sehingga lemah dalam manajemen risiko dan efisiensi proyek.

Bahkan, sejak awal tahun, Presiden telah menyuarakan niat untuk memberi peran lebih besar kepada swasta dalam pengerjaan proyek infrastruktur. 

Dalam acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Kadin Januari lalu, ia menyatakan bahwa ke depan proyek jalan tol, pelabuhan, hingga bandara akan lebih banyak diserahkan ke pihak swasta.

“Nanti jalan tol, pelabuhan, bandara saya serahkan kepada swasta,” ujar Prabowo.

Rakyat Kehilangan Harapan

Di sisi lain, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat juga turut menyoroti fenomena praktik rangkap jabatan dan nepotisme komisaris BUMN.

Menurutnya, hal ini sendiri telah menjadi faktor yang menurunkan kepercayaan publik kepada kinerja BUMN.

"Rakyat akan kehilangan harapan bahwa integritas, kerja keras, dan kompetensi akan membawa mereka pada posisi strategis. 

Sebaliknya, rakyat akan berpikir bahwa semua ditentukan oleh siapa yang mereka kenal, bukan apa yang mereka bisa. Di sinilah demokrasi ekonomi mati perlahan," pungkas Achmad.

Lebih lanjut, Achmad juga menambahkan bahwa jika negara benar-benar ingin menghadirkan keadilan sosial dan demokrasi ekonomi, maka praktik rangkap jabatan dan nepotisme harus dihentikan sekarang juga. 

"Karena pada akhirnya, negara ini bukan milik para pejabat, bukan milik keluarga mereka, bukan pula milik selebritas yang memiliki koneksi politik, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia," tegas Achmad. (Bianca Chairunnisa)