.png)
fin.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengajukan inisiatif kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mempertimbangkan peluncuran program bantuan sosial berupa Kartu Janda Jakarta (KJJ).
Usulan tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Jamilah Abdul Gani, saat menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna yang membahas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2025.
Menurut Jamilah, ide penerbitan KJJ muncul berdasarkan masukan langsung dari warga selama masa reses.
"Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program Kartu Janda Jakarta," kata Jamilah pada Senin, 21 Juli 2025.
Ia juga menguraikan kriteria penerima manfaat program ini, yakni perempuan berstatus janda berusia antara 45 hingga 60 tahun, ditinggal wafat oleh pasangan, tidak memiliki pekerjaan atau berperan sebagai ibu rumah tangga, serta sudah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Kartu KJJ diharapkan menjadi instrumen perlindungan sosial yang responsif terhadap kerentanan ekonomi kelompok tersebut," tambah Jamilah.
Disambut Dukungan dan Candaan dari Anggota Dewan Lain
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Bambang Kusumanto, turut menyuarakan dukungannya terhadap inisiatif Kartu Janda Jakarta ini. Pernyataan dukungan ia sampaikan sebelum membacakan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna tersebut.
"Saya pribadi sangat mendukung adanya kartu janda ini," kata Bambang.
Dalam suasana yang cair, Bambang menyisipkan sebuah pantun yang mengundang tawa anggota dewan lainnya, menyiratkan kesan candaan pribadi tentang usulan tersebut.
"Sebagai penghargaan serta dukungan saya perkenanankan saya membacakan sebuah pantun," ujar Bambang.
"Tanah manggis dalam bejana
Naik kuda depan pagoda
Banyak gadis penuh pesona
Namun janda lebih menggoda,"
Pantun tersebut sontak memicu tawa dari peserta rapat yang hadir, menciptakan suasana ringan di tengah pembahasan serius terkait kebijakan sosial.
(Cahyono)
