.png)
Pakai kaca mata: Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.
fin.co.id - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, membantah kabar yang menyebut Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sahroni meminta agar lembaga antirasuah tidak membangun kesan 'drama' dalam menjalankan proses penegakan hukum.
"Kami menghormati hukum dan proses penyelidikan, tetapi jangan membuat drama di ruang terbuka, terutama di media sosial. Abdul Azis ada di sebelah saya dan sedang mengikuti Rakernas. Kalau berita yang tidak ada jadi ada, itu tentu menjadi pertanyaan besar," kata Sahroni di Makassar, Kamis, 7 Agustus 2025.
Ia menilai, operasi tangkap tangan seharusnya dilakukan di waktu dan tempat yang tepat ketika tindakan pidana tengah berlangsung. Sahroni menyayangkan pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menyebut adanya OTT terhadap kepala daerah di Sulawesi Tenggara, sementara faktanya Abdul Azis sedang menghadiri kegiatan resmi partai di Makassar.
"Framing yang terjadi sangat disayangkan, karena belum ada proses hukum yang berjalan secara formal," ucapnya.
Politikus NasDem ini menambahkan, apabila memang Abdul Azis menjadi target penegakan hukum, maka proses hukum sebaiknya dijalankan sesuai ketentuan tanpa memicu kegaduhan publik.
"Jika Bupati ini menjadi target penegakan hukum, silakan lakukan sesuai proses, tapi jangan buat kegaduhan. Publik sekarang lebih pintar, tidak bisa dibodohi," tegas Sahroni.
KPK Dinilai Sebarkan Informasi Menyesatkan
Baca Juga
Anggota Komisi III DPR lainnya dari Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, turut menyuarakan kritik atas informasi yang dinilainya tidak memiliki kejelasan tersebut. Ia mengatakan bahwa pernyataan dari KPK berpotensi membentuk opini keliru yang merugikan banyak pihak.
Menurut Rudianto, prinsip praduga tak bersalah perlu dijunjung tinggi dalam proses hukum apa pun.
"Yang kami tolak adalah drama. Mari kita hormati proses hukum dengan asas praduga tak bersalah," tegasnya.
Ia pun mengingatkan agar hukum tidak dijadikan alat untuk mencari kesalahan yang tidak ada, apalagi jika berkaitan dengan agenda politik atau kegiatan strategis seperti Rakernas.
"Kami tidak terusik, tapi jangan sampai seolah-olah ada penargetan karena ada agenda penting seperti Rakernas," tambahnya.
Abdul Azis: Saya Tidak Terlibat OTT
Sementara itu, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis secara pribadi membantah dirinya terlibat dalam OTT sebagaimana isu yang beredar. Ia mengaku baru mengetahui kabar tersebut beberapa jam setelah isu itu mencuat.
"Saya baru dengar kabar ini tiga jam lalu. Hari ini saya dalam kondisi baik, sedang ikut Rakernas. Kalau ada proses penyelidikan, saya siap taat dan patuh. Tapi kalau ini bagian dari drama dan framing, itu sangat mengganggu secara psikologis, juga mengganggu masyarakat," kata Azis.
