.png)
fin.co.id - Kasus kematian Prada Lucky Namo (23) yang diduga akibat tindakan kekerasan dari rekan-rekannya sesama prajurit TNI memicu reaksi keras dari Komisi I DPR RI. Para anggota komisi menuntut agar para pelaku diberikan hukuman maksimal, termasuk pemecatan dari dinas kemiliteran, serta mendorong agar seluruh proses hukum dijalankan secara terbuka melalui mekanisme pengadilan militer.
Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menilai, insiden ini tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran biasa. Menurutnya, peristiwa tersebut telah menyentuh prinsip dasar dalam sistem kemiliteran.
"Harus memproses kasus ini dengan serius, transparan, dan menjatuhkan hukuman yang setimpal," katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 11 Agustus 2025.
Lebih lanjut, ia menyoroti keterlibatan lebih dari satu orang dalam insiden kekerasan tersebut, yang mengindikasikan adanya tindakan pengeroyokan terhadap korban.
"Kalau sampai empat orang terlibat, ini bukan sekadar insiden, tapi pengeroyokan. Korban pun tidak melawan karena merasa sebagai junior," tegasnya.
Ia menegaskan, praktik kekerasan senior terhadap junior dalam lingkungan militer tidak hanya melanggar hukum. Tetapi, katanya juga bertentangan dengan nilai-nilai dasar keprajuritan.
"Apalagi sampai menyebabkan korban jiwa. Para pelaku harus dihukum seberat-beratnya," tegas TB Hasanuddin.
Tuntutan Pemecatan dan Transparansi Proses Hukum
Anggota Komisi I lainnya, Nurul Arifin, turut menyuarakan hal senada. Ia menekankan bahwa karena para pelaku masih aktif sebagai anggota TNI, maka proses hukum harus tetap melalui jalur peradilan militer.
"Prosesnya paralel, pidana oleh peradilan militer berjalan bersama atau setelah sanksi internal," kata Nurul dalam keterangan tertulis.
Selain itu, Nurul juga mendorong agar sanksi administratif seperti pemecatan segera dijatuhkan kepada para pelaku, tanpa menunggu proses hukum pidana selesai sepenuhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, menegaskan pentingnya keseriusan TNI dalam menangani kasus ini. Ia mengingatkan agar tidak ada upaya menutup-nutupi proses yang sedang berlangsung.
"TNI harus membuktikan bahwa mereka tegas menindak anggotanya yang bersalah tanpa pandang bulu," kata Oleh.
Ia juga menilai bahwa kematian Prada Lucky bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga telah mencoreng nama baik institusi militer yang semestinya menjadi pelindung rakyat dan menjunjung tinggi disiplin.
