Kepala BGN Bantah Adanya SPPG Fiktif, Begini Katanya

fin.co.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah adanya dugaan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) fiktif yang seharusnya sudah beroperasi mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hanya saja, ia menjelaskan memang ada titik-titik lokasi dapur MBG, tetapi memang infrastrukturnya belum dibangun.

Sebab, para mitra MBG mengajukan titik lokasi pembangunan dapur kepada pemerintah sebelum mulai menggarap proyek itu.

"Begini, bukan dapur fiktif. Jadi untuk proses menjadi mitra itu kan mereka mengajukan titik lokasi pembangunan," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 12 Agustus 2025.

Terkait hal ini, Dadan mengatakan pihaknya telah menugaskan SPPI untuk mengecek ke titik-titik lokasi tersebut.

"Kami sudah sebarkan 14 ribu SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yang sudah lulus dari pendidikan batch III dan kemudian mereka melaporkan ada yang sudah dibangun, ada yang belum," tambahnya.

"Jadi bukan fiktif, tapi ada yang sudah booking tempat tapi belum ada pembangunan," tegas dia.

Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

SPPG tersebut sudah menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan, dengan dukungan kemitraan luas melibatkan TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, APJI (Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia), hingga pelaku usaha di berbagai daerah.

Selain 5.103 SPPG yang telah beroperasi, ribuan SPPG lain kini dalam tahap persiapan.

"Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp1,5 sampai Rp2 miliar. Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra," jelasnya.

"Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta, dan Insyaallah akan mendekati angka 20 juta," lanjut Dadan.

Ia menerangkan BGN kini sedang mempercepat proses verifikasi SPPG yang dibangun mitra dengan cara memangkas waktu proses administrasi serta pembiayaan.

"Jadi, pembiayaannya kami kirim lebih awal supaya penerima manfaat bisa meningkat dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Dadan.

Strategi lainnya, BGN akan berkoordinasi untuk mempercepat pengadaan melalui sistem elektronik e-Katalog.

"Jadi, ada nanti yang melalui e-Katalog yang dilakukan oleh BGN sendiri. Ada sebagian yang kami bebankan, atau kami mintakan bantuan dari PU untuk percepatan (pembangunan dapur MBG, red.)," pungkas Dadan. (dsw)