Polemik PBB 250 Persen di Pati: Warga Demo, Gerindra Turun, Prabowo Ikut Pantau

“Kami mencermati perkembangan situasi dan mengakomodir aspirasi masyarakat. Maka, kebijakan kenaikan PBB PP sebesar 250 persen saya batalkan,” kata Sudewo dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat, 8 Agustus 2025.

Sudewo menambahkan, dengan pembatalan ini, tarif PBB kembali menggunakan dasar perhitungan tahun 2024. “Pembayaran pajak PBB-PP akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024,” jelasnya.

Aspirasi Warga Jadi Penentu

Pembatalan ini disambut baik oleh masyarakat. Banyak warga sebelumnya menilai kenaikan PBB sebesar 250 persen tidak masuk akal, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang masih berangsur pulih. Tekanan dari warga membuat pemerintah daerah harus meninjau ulang kebijakan tersebut.

Polemik ini juga menjadi pembelajaran politik, baik untuk pemerintah daerah maupun partai politik. Bagaimana pun, kebijakan publik yang diambil harus memperhatikan daya tahan ekonomi masyarakat. (Anisha Aprilia)