Menurutnya ada tiga hal yang juga perlu ditambahkan dalam leadership Prabowo ke depan.
1.Big Spending Government.
Dalam masa krisis, hukum ekonomi bukan efisiensi, melainkan penggerak roda rakyat.
Anggaran negara harus menjadi energi kehidupan: program padat karya, subsidi tepat sasaran, dan infrastruktur yang menghidupkan dapur rakyat.
Roosevelt pernah membuktikan lewat New Deal pada era Great Depression tahun 1930-an: belanja besar justru menyelamatkan bangsa.
Banyak masyarakat merasakan tekanan ekonomi yang akut. Untuk itu, program padat karya perlu diintegrasikan dengan sistem audit real-time berbasis Al guna memastikan transparansi.
Pelibatan komunitas lokal sebagai pengawas distribusi dana akan meminimalkan kebocoran anggaran sekaligus memulihkan
kepercayaan publik terhadap institusi
2.Saluran Alternatif: Telinga Kedua Presiden.
Presiden perlu kanal independen lintas disiplin — akademisi, sosiolog, lembaga survei, hingga tokoh budaya — untuk memberi masukan apa adanya, bukan laporan birokrasi yang dipoles.
SBY dan Jokowi terbukti banyak terbantu dengan laporan rutin lembaga survei.
Dengan early warning system ini, keresahan rakyat bisa terbaca sebelum berubah jadi api di jalanan.
Presiden Prabowo perlu pula membentuk forum dialog terbuka secara reguler. Ia melibatkan intelektual kritis, komunitas akar rumput, serta perwakilan oposisi, sehingga setiap suara didengar dan solusi benar-benar dirasakan adil oleh semua lapisan masyarakat.
3.Eksekutor yang Kuat.
Program populis seperti Makan Siang Gratis, Koperasi Merah Putih, dan lainnya hanya bermakna jika dieksekusi tim tangguh dengan pilot project yang disiplin target dan transparan.