Demi Menjaga Stabilitas Politik, Prabowo Perlu Singkirkan Menteri Titipan Jokowi Serta Copot Kapolri

fin.co.id - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai memerlukan stabilitas politik agar roda pemerintahan dapat berjalan efektif dalam melayani masyarakat.

Pasca gelombang demonstrasi besar-besaran yang terjadi belakangan ini, Prabowo disebut harus segera mengambil langkah strategis untuk meredam situasi.

"Pertama, sudah waktunya Presiden Prabowo perlu menghentikan pola mengasuh menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi)," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, dikutip pada Selasa 2 September 2025.

Ia menambahkan, publik tengah menunggu ketegasan Prabowo sebagai presiden, terutama terhadap menteri yang dianggap sering menimbulkan polemik dan belum menunjukkan keberpihakan pada rakyat.

Selama ini, Presiden Prabowo Subianto dinilai sering memberikan pujian kepada para menterinya, meskipun sebagian di antaranya justru memicu kekecewaan publik.

"Kabinet yang berisi figur lemah hanya akan menjadi beban, bukan motor penggerak visi besar Presiden," ujarnya.

Pangi menekankan, langkah strategis kedua yang perlu segera ditempuh Prabowo adalah menghentikan berbagai kebijakan yang menyulitkan masyarakat.

"Termasuk, rencana maupun regulasi yang tidak realistis dan justru menambah penderitaan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit," lanjutnya.

Selain itu, Prabowo dinilai juga harus segera melakukan reformasi menyeluruh terhadap institusi Polri yang belakangan terus mendapat sorotan negatif publik karena dianggap lebih berpihak kepada pejabat dibanding rakyat.

"Reformasi total Polri. Institusi Polri selama ini dipersepsikan publik terlatih represif, memanipulasi kasus, lebih menjadi pelindung pejabat daripada pelindung rakyat. Reformasi Polri menjadi keniscayaan," ujar dia.

Pangi mengingatkan, jika kondisi nasional tidak segera terkendali setidaknya dalam 2x24 jam, Prabowo berpotensi ikut terseret dalam citra buruk tersebut.

Ia menilai Prabowo perlu menggunakan hak prerogatifnya untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo apabila situasi semakin memburuk.

"Terlalu mahal pertaruhannya Pak Presiden, rakyat sayang sama presiden, gunakanlah prerogatif memberhentikan Kapolri, jalan sementara meredam tensi politik makin memanas dan tidak teratur," ungkap Pangi.

Lebih lanjut, Pangi juga menyoroti pentingnya langkah pembatalan kebijakan pajak yang selama ini menekan masyarakat. Menurutnya, rakyat menolak terus-menerus dijadikan sumber pemasukan negara hanya untuk menutup kebocoran anggaran dan membayar bunga utang yang mencapai Rp600 triliun per tahun akibat warisan pemerintahan sebelumnya.

"Presiden Prabowo berada pada momen historis, memilih menjadi pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat, atau sekadar melanjutkan warisan beban lama yang kian memperuncing kemarahan publik," ungkap dia.  (Jpnn)