.png)
fin.co.id – Sejumlah tokoh lintas agama melakukan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Senin, 1 September 2025, untuk membahas berbagai isu krusial mulai dari pajak, korupsi, hingga sikap pejabat publik. Pertemuan ini berlangsung secara terbuka dan dihadiri oleh pimpinan organisasi keagamaan besar, seperti PBNU, PGI, MATAKIN, Wahdah Islamiyah, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia.
Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Jacklevyn Frits Manuputty, menuturkan, dialog dengan Presiden dilakukan secara jujur dan tanpa batasan.
“Dalam pertemuan, kami bicara sangat terbuka, sangat transparan, karena Presiden juga berbicara dengan sangat transparan, apa yang beliau rasakan, apa yang beliau lihat. Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat. Kami bicara tentang korupsi. Kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elit, flexing, dan lain-lain,” katanya.
Ia juga menyampaikan, isu tunjangan DPR turut diangkat dalam pertemuan tersebut. Hal itu pun, kata dia, langsung direspons oleh Prabowo dan Puan Maharani selaku Ketua DPR RI.
“Kami juga bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain, karena ada Ibu Ketua DPR di situ. Itu ditanggapi oleh Presiden, termasuk oleh Ibu Ketua DPR, untuk betul-betul mengelola itu ke depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jacklevyn menekankan, Prabowo menunjukkan komitmennya untuk mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
“Presiden juga berjanji, misalnya terkait Undang-Undang Perampasan Aset, beliau akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkannya bersama dewan,” ucapnya.
Aspirasi Masyarakat Disampaikan Langsung
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memastikan bahwa suara masyarakat telah dikomunikasikan langsung kepada Presiden, dan ditanggapi secara serius.
“Aspirasi-aspirasi dan harapan-harapan telah disampaikan kepada Presiden dalam pertemuan yang cukup panjang tadi. Presiden juga rupanya sudah mendengar dan memahami sebagian besar dari aspirasi-aspirasi tersebut. Bahkan kemudian, di samping menjawab semua pertanyaan dan persoalan, beliau juga menunjukkan bahwa sudah ada langkah-langkah yang telah dilakukan bukan hanya oleh Presiden, tetapi juga oleh lembaga-lembaga negara yang lain seperti DPR,” kata Yahya.
Ia juga menyampaikan harapannya agar pemerintah dapat segera menunjukkan respons konkret terhadap aspirasi rakyat.
“Yang kami harapkan selanjutnya tentu saja adalah bahwa sesudah ini gestur pemenuhan keinginan dari rakyat, dari masyarakat itu, segera ditunjukkan lebih kuat lagi sehingga masyarakat juga menjadi lebih tenang. Pada saat yang sama, kami semua dari para pemimpin agama bersiap bersiaga untuk ikut berkontribusi dalam membina dan mengarahkan umat kami serta masyarakat pada umumnya agar bisa lebih tenang,” terangnya.
Pertemuan Merupakan Inisiatif Ormas
Ketua Umum Wahdah Islamiyah, Ustaz Zaitun Rasmin mengatakan, pertemuan tersebut merupakan hasil inisiatif ormas keagamaan, bukan undangan dari pihak Presiden.
