fin.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengumumkan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026 mencapai Rp95,35 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 3,80 persen dibandingkan APBD tahun sebelumnya yang berada di angka Rp91,86 triliun.
"Total rancangan APBD 2026 mencapai Rp95,35 triliun, meningkat 3,80 persen dibandingkan tahun 2025, sebesar Rp91,86 triliun," kata Pramono dalam rapat paripurna bersama DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 4 September 2025.
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa kebijakan umum dalam rancangan APBD 2026 mencakup tiga aspek utama: kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Untuk sisi pendapatan, pemerintah provinsi akan mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan, antara lain dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan asli daerah lainnya, serta dana transfer dari pusat.
Sementara itu, kebijakan belanja diarahkan untuk menyelesaikan persoalan strategis kota dan mendukung pelaksanaan sepuluh program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur. Program-program ini antara lain pembangunan infrastruktur prioritas melalui proyek strategis DKI (DSP), pelaksanaan Global City Programs (GSP) guna meningkatkan posisi Jakarta di panggung dunia, serta memperkuat peran Jakarta sebagai pusat bisnis internasional.
Belanja daerah juga diprioritaskan pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya layanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Fokus ini mencakup bidang pendidikan, layanan kesehatan, serta ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian perkotaan (urban farming).
Adapun kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada upaya memperluas sumber pendanaan, termasuk penerapan skema creative financing yang lebih inovatif.
"Langkah ini dilakukan agar pembiayaan lebih inklusif, berkelanjutan, serta membuka peluang bagi berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah," pungkas Pramono.
(Cahyono)